Selamat

Senin, 25 Oktober 2021

LIMBUNG RODA TERPASAK CORONA
06 Juni 2020|16:13 WIB

Pusat Perbelanjaan Wajib Disemprot Disinfektan Usai Operasional

Kota Bogor masih menunggu informasi terkini soal status terkait penyebaran covid-19
ImageIlustrasi penyemprotan disinfektan di sebuah pasar di Jakarta. ANTARAFOTO/M Risyal Hidayat

DEPOK- Seluruh toko modern dan juga pasar tradisional di Depok, Jawa Barat, wajib menerapkan protokol kesehatan di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) proporsional. Dan, selain menerapkan protokol kesehatan untuk semua pengunjung dan pekerja di toko modern dan pedagang pasar, penyemprotan disinfektan juga wajib dilakukan saban hari usai tutup operasional.   

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok, Jawa Barat, Zamrowi Hasan menegaskan ini, Sabtu (6/6).

"Area toko dan pasar juga harus disemprot disinfektan usai jam operasional. Intinya sekarang semuanya harus mengedepankan protokol kesehatan," jelas Zamrowi.

Para pengelola toko modern (ritel) dan pasar tradisional di Kota Depok telah sepakat untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar bisa menekan jumlah penyebaran covid-19. Kesepakatan bersama ini ditetapkan setelah Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Depok menggelar sosialisasi kepada pengelola ritel dan pasar tradisional.

 Zamrowi dalam keterangannya, menyebutkan sejumlah protokol kesehatan yang harus diterapkan. Antara lain penyediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan pengukuran suhu tubuh. Kemudian, mewajibkan pengunjung dan karyawan toko memakai masker, sarung tangan, serta pelindung wajah.

Selain itu,  toko  wajib membatasi jam operasional ritel mulai dari pukul 10.00-20.00 WIB. Sedangkan pasar tradisional dari pukul 03.00-15.00 WIB.

Dipastikan Sehat
Menanggapi hal tersebut, Store Manager Tip Top Depok, Sulaiman diberitakan Antara, mengatakan pihaknya telah menerapkan standar protokol kesehatan di area toko sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Salah satunya membatasi jumlah pengunjung hanya 30-40 orang atau sebesar 50 % dari kapasitas.

"Selain itu, seluruh karyawan juga telah menjalani pemeriksaan rapid test sehingga dapat dipastikan karyawannya dalam keadaan sehat," katanya.

Sementara, di   Kota Bogor,  pemerintah setempat kini  menunggu informasi data terbaru mengenai level kewaspadaan wilayah di kabupaten dan kota di Jawa Barat, yang akan disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.  Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan hal itu usai memimpin rapat evaluasi penerapan PSBB transisi yang dihadiri unsur Forkopimda yakni, Danrem 061/Surya Kencana Brigjen TNI Agus Subiyanto, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Hendri Fiuser, Dandim 0606 Kota Bogor Kolonel Arm Teguh Cahyadi, Kepala Kajari Bogor Bambang Sutrisna, serta Dan Denpom III/1 Bogor.

"Kota Bogor sampai hari ini statusnya masih pada level tiga atau zona kuning," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, melalui youtube live, di Balai Kota Bogor, Kamis sore.

Setelah adanya "update" data zonasi tersebut, maka Pemerintah Kota Bogor segera menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali)yang akan menjadi landasan hukum bagi pengaturan, sektor apa saja yang bisa dibuka, misalnya pasar tradisional atau pasar modern, maupun sektor lainnya.

Hadir juga, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat, dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Menurut Bima Arya, terkait zonasi daerah di Jawa Barat yang kuning dan biru, dirinya telah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, menanyakan "update" data zonasi tersebut. Jawaban dari Gubernur Jawa Barat, menurut Bima, kemungkinan besar akan segera ada "update" datanya. "Data zonasi terbaru itu akan menjadi dasar untuk membuat aturan dalam Perwali," katanya.

Selain melonggarkan pada sektor ekonomi, menurut Bima, Pemerintah Kota Bogor juga akan terus melakukan evaluasi, kebijakan apa saja yang harus diperbaiki dalam fase transisi menuju normal baru, termasuk target pembangunan dan anggaran

"Semua perubahan kebijakan yang diperbaiki, tentu ada konsekuensi, termasuk konsekuensi pada unsur anggaran," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pada Minggu (31/5), mengumumkan bahwa di Jawa Barat ada 15 daerah masuk zona biru dan 12 daerah masuk zona kuning, termasuk Kota Bogor.(Rikando Somba)

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA