Selamat

Minggu, 20 Juni 2021

FOKUS

29 Maret 2021|19:05 WIB

Mengerek Harga Pantas Atas Karbon Indonesia

Perdagangan karbon jelas dapat mendukung kelestarian hutan Indonesia
Imageilustrasi pemandangan hutan yang berada di Indonesia. Sumberfoto: Shutterstock/dok

Oleh Mohammad Widyar Rahman*

Data Global Forest Resources Assessment (FAO, 2020) mencatat, luas hutan Indonesia menempati urutan ke-8 di dunia. Indonesia memiliki luasan hutan mencapai 2% dari luas total hutan dunia. Namun, apabila dilihat dari tingkat kehilangan luas hutan Indonesia selama periode 2010-2020, negeri gemah ripah loh jinawi ini menempati urutan ketiga di negara-negara yang hutannya mengalami deforestasi. Tercatat, Indonesia kehilangan hutannya seluas 753 ribu ha/tahun.

Data status hutan dan kehutanan (KLHK, 2019) mencatat luas kawasan hutan menurut fungsinya. Jenis hutan yang tercatat terdiri atas Hutan Produksi (HP) yang meliputi areal seluas 68,8 juta ha atau 57% dari Kawasan Hutan; Hutan Konservasi (HK) meliputi areal seluas 22,1 juta ha atau 18% dari Kawasan Hutan (dengan tambahan 5,3 juta ha dari kawasan konservasi perairan); dan Hutan Lindung (HL) yang memiliki fungsi perlindungan daerah aliran sungai (DAS) dan meliputi areal seluas 29,7 juta ha atau 25%.

Selain itu, total luas ekosistem gambut Indonesia adalah 24,67 juta ha. Lahan gambut tersebar di berbagai daerah. Di antaranya, sekitar 9,60 juta ha terletak di Sumatera; 8,40 juta ha di Kalimantan; 63 ribu ha di Sulawesi; dan 6,59 juta ha di Papua.

Sayangnya, persepsi pengelolaan hutan masih terbatas hanya mengenai ekonomi kayu serta konservasi keanekaragaman hayati, flora, atau fauna. Padahal, luasnya kawasan hutan tersebut memiliki manfaat lain, yaitu serapan karbon/sekuestrasi dan penyimpan karbon (carbon sink). Kapasitas sekuestrasi karbon ini tergantung pada kemampuan setiap vegetasi untuk menyerap karbon.

Berbicara terkait karbon, peliknya permasalahan kehutanan yang telah berlangsung lama, baik yang disebabkan deforestasi, pembalakan liar, alih fungsi, hingga kebakaran, menjadikan banyaknya luasan hutan inkonsisten terhadap kedua manfaat tersebut.

Moratorium hutan, sejak diberlakukan sekitar 2011, terus mengalami perpanjangan. Upaya ini dinilai cukup efektif, terutama dalam menurunkan emisi karbon. Apalagi, sejak 2019 pemerintah memberlakukannya terhadap hutan primer dan lahan gambut secara permanen.

Pasalnya, setiap negara yang menandatangani Protokol Kyoto telah memberikan National Determined Contributions (NDCs) kepada dunia. NDC tersebut sebagai bukti komitmen setiap negara untuk mencapai target penurunan emisinya.

Dalam hal ini, Indonesia dalam dokumen NDC-nya menyatakan pasca 2020 telah menetapkan target pengurangan tanpa syarat sebesar 29% atas upaya sendiri. Selain itu, ditetapkan juga target pengurangan bersyarat hingga sebesar 41% dengan bantuan luar negeri pada 2030.

Berdasarkan konvensi perubahan iklim (UNFCCC), kewajiban penurunan emisi karbon tertinggi Indonesia ada di sektor kehutanan, yakni sebesar 17,2%. Menarik, jika upaya penurunan emisi di sektor kehutanan melalui perbaikan tata kelola dapat sejalan dengan peningkatan sosial-ekonomi masyarakat di sekitar hutan melalui insentif dari perdagangan karbon. Apalagi, pengelolaan hutan dalam arti luas mencakup perhutanan sosial dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Hutan sebagai sumber daya alam dalam pengelolaannya tidak hanya dilihat dari sisi ekologinya saja. Sisi sosial-ekonominya juga harus dilihat. Dengan kata lain, kelestarian hutan membutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan taraf kondisi sosial-ekonomi yang baik.

Nilai Ekonomi Karbon
Karbon memang menjadi barang yang tidak terlihat. Di alam, wujud karbon dalam bentuk yang kompleks tersimpan pada pohon, serasah, tanah gambut, dan sebagainya.

Sebagai penyusun utama alam, karbon dapat lepas dari wujudnya, baik melalui proses produksi, penebangan (pohon), alih fungsi lahan, hingga kebakaran.

Hasil dari beragam proses tersebut kemudian disebut sebagai emisi. Dalam hal ini, bentuk kompleks dari karbon yang terurai kemudian menjadi bentuk sederhananya, yaitu gas karbondioksida. Di sisi lain, akan ada perubahan atau hilangnya sumber karbon dari hutan akibat proses tersebut. 

Adanya fungsi simpanan karbon dan bernilai ekonomi dapat mengubah paradigma para pemangku kepentingan dengan menggeser pola pengelolaan hutan dari pengelolaan hutan berorientasi kayu ke nonkayu. 

Menurut Rochmayanto et. al. (2010), agar preferensi kebijakan dapat lebih memandang nilai hutan secara komprehensif, diperlukan informasi nilai ekonomi jasa lingkungan lain dan nilai ekonomi hasil hutan bukan kayu, seperti produksi ikan, nilai air, tanaman obat, tanaman hias, rotan, getah-getahan, ekowisata, satwa liar, dan nilai biodiversitas.

Sebagaimana kita ketahui, nilai manfaat sumber daya hutan tropis Indonesia begitu besar. Karenanya, jika harga emisi karbon Indonesia hanya sebesar US$ 5/ton CO2-Eq, sepertinya terlalu murah. Lagi pula, harga ini juga termasuk rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain.

Sebagai perbandingan harga, berdasarkan data harga karbon per 1 November 2020 (World Bank, 2020), pada skema Emission Trading System (ETS) skala nasional, hanya Kazakhstan yang memiliki harga karbon US$ 1,16.

Selain itu, Selandia Baru ETS sebesar US$ 22,45; Swiss ETS sebesar US$ 19,79; dan Korea ETS sebesar US$ 18,80. Sementara itu, pada sistem skala regional, harga karbon EU ETS termasuk tertinggi, hingga mencapai US$ 30,14.

Apabila dibandingkan dengan biaya konservasi, berdasarkan IBSAP 2015-2020 (Bappenas, 2016), estimasi kebutuhan minimal kegiatan konservasi saja untuk periode 2010-2020 sebesar US$ 18,4 per ha/tahun.

NIlainya sebesar US$ 725,4 juta/tahun untuk 39 juta ha kawasan konservasi pada tahun 2014. Dari nilai tersebut, masih terdapat kesenjangan pendanaan sebesar US$ 13,5 per ha/tahun atau sebesar US$ 521,9 juta/tahun.

Bagaimanapun, menjaga kelestarian hutan membutuhkan anggaran biaya yang tidak sedikit, ditambah kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang notabene dianggap kurang beruntung secara ekonomi.  

Apalagi, ukuran kemiskinan bukan hanya dilihat dari pendapatan saja. Masyarakat sekitar hutan perlu didukung pembangunan infrastruktur yang memadai, termasuk pelayanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Menurut KLHK, pada 2019 ada sebanyak 25.800 desa, atau 34,1% dari total 74.954 desa di seluruh Indonesia yang merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

Untuk kawasan konservasi terestrial yang seluas 22,1 juta ha saja, dikelilingi oleh 6.381 desa. Kemudian, sebagian besar penduduknya memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Bahkan, pada hutan produksi sekalipun, ketergantungan terlihat dari tingkat produksi kayu yang sangat besar per tahunnya.  Menurut data yang sama, untuk produksi kayu bulat mencapai lebih dari 20 juta m3 pada 2018.

Meskipun cenderung mengalami penurunan, dengan tingkat produksi kayu yang tinggi, apabila berkaca pada beberapa dekade lalu, menurut temuan Kartodihardjo & Supriono (2000) perbedaan nilai ekonomi dari produk hutan produksi dan hutan alam justru mengakibatkan penurunan tingkat produktivitas hutan produksi dan peningkatan tingkat degradasi hutan secara signifikan.

Apa lah artinya hutan tanpa tegakan pohon? Sebab, pohon berperan penting dalam membentuk ekosistem hutan. Hal ini menjadikan pentingnya nilai ekonomi karbon pada hutan produksi dengan meningkatkan standar pengelolaan hutan secara lestari sehingga dapat berkontribusi terhadap simpanan karbon.

Tentunya, hal ini dapat dilakukan melalui semacam konsensus antara pemerintah dan dunia usaha tentang peran fundamental dari penetapan harga karbon tersebut. Penetapan harga karbon harus menjadi salah satu instrumen paket kebijakan iklim yang diperlukan untuk mengurangi emisi.

Dalam hal ini, bukankah perdagangan karbon dapat menjadi sumber pendapatan yang sangat penting, terutama agar sumber daya hutan tetap lestari? Apalagi, perlu diakui bahwa Indonesia memiliki keterbatasan anggaran dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Rancangan skema penetapan harga karbon setiap negara bervariasi tergantung pada tujuan dan konteks kebijakan tertentu. Namun, skema yang efektif ternyata memiliki beberapa karakteristik yang sama.

Bank Dunia dan OECD telah mengembangkan FASTER Principles terkait enam karakteristik utama dari penetapan harga karbon yang berhasil berdasarkan pengalaman praktis di berbagai yurisdiksi (OECD & World Bank Group, 2015).

Saat ini, skema perdagangan yang akan diterapkan pun memiliki beberapa pilihan, baik cap and trade; carbon offset; result based payment; carbon tax; ataupun carbon internal. Setiap skema memiliki kelebihan masing-masing.

Apabila dilihat dari klasifikasi hutannya, nilai kekayaan dan fungsi hutan pun berbeda-beda. Dari sini, terlihat bahwa apapun pilihan skemanya, demi tujuan pembangunan yang berkelanjutan, there is no one-size-fits-all solution.

Inovasi Alternatif Pendanaan
Dalam upaya membangun pasar karbon, Indonesia masih mengalami berbagai kendala, baik dari sisi sistem yang akan digunakan, mekanisme, hingga penetapan harga. Betapa tidak? Perhitungan karbon bersifat multilevel dan multipihak.

Bahkan, meskipun perubahan iklim menjadi kebijakan pemerintah pusat, dukungan inventarisasi karbon, baik top-bottom ataupun bottom-up, sama-sama membutuhkan peran penting dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi.

Perlunya upaya membangun persepsi yang sama, bahwa perdagangan karbon dapat membawa arah pengelolaan hutan menjadi lebih baik. Terutama, pada perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat sehingga dapat memberikan nilai tambah atas upayanya untuk menjaga cadangan karbon dari hutannya.

Hal ini dapat menafikan anggapan bahwa kelestarian hutan dapat diperdagangkan. Bahkan, menghilangkan bias fungsi produksi hutan yang selalu menjadi penyebab kerusakan lingkungan.

Hutan, baik yang memiliki fungsi produksi maupun konservasi, dapat memiliki peran yang sama terhadap serapan dan simpanan karbon sehingga dapat berkontribusi dalam perdagangan karbon.     Tentunya, excess capacity karbon dari sektor kehutanan yang menjadi komoditas untuk diperdagangkan dalam pasar karbon telah melewati tahap sertifikasi sesuai persyaratan dan ketentuan yang diberlakukan dalam pasar karbon.

Secara khusus, lewat penerapan perhutanan sosial melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Adat (HA), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan Kehutanan, perhutanan sosial dapat meningkatkan kepedulian masyarakat sekitar hutan. Dalam hal ini, pihak yang bisa dilibatkan untuk berkontribusi terhadap peningkatan simpanan karbon adalah petani hutan.

Menurut Manurung (2019), diperlukan sumber-sumber pembiayaan alternatif, jika upaya-upaya pelestarian kawasan konservasi dan kawasan hutan lainnya bisa berjalan optimal. Salah satu instrumen pembiayaan yang bisa dilakukan menggunakan skema transfer fiskal berbasis ekologis (ecological fiscal transfer/EFT). Lewat skema ini, pemerintah daerah atau pemerintah desa memiliki kapasitas fiskal untuk mengonservasi dan melestarikan hutan.

Atas dasar kebutuhan biaya konservasi yang sangat besar, maka perlu menghindari terjadinya ketimpangan kapasitas fiskal antara daerah yang mampu menjaga keseimbangan ekologis dan daerah yang buruk menjaga keseimbangan ekologisnya.

Di samping itu, kenyataan dalam satu dekade terakhir menunjukkan komitmen politik pemerintah sangat berperan penting terhadap sektor kehutanan. Hal ini mengindikasikan pengelolaan lingkungan membutuhkan peran proses politik tentang bagaimana seharusnya berbagai aktor berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya hutan berkelanjutan serta bagaimana transformasi menuju keberlanjutan dapat dicapai.  

Dengan modal sebagai salah satu sumber daya hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memang harus dapat memanfaatkan kebutuhan yang tinggi akan konservasi dari negara-negara maju. Kebutuhan konservasi ini ditujukan untuk dapat memenuhi tata kelola yang baik agar tetap lestari.

Selain itu, melalui perdagangan karbon, semestinya hal ini bisa dilakukan dengan menawarkan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan, baik secara bilateral maupun regional.

*) Peneliti Visi Teliti Saksama  

Referensi:
[BAPPENAS] Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2016. Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020. Jakarta: Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.

[FAO] Food Agriculture Organization of the United Nations. 2020. Global Forest Resources Assessment 2020. Main Report. Rome: Food Agriculture Organization of the United Nations.

https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_data [diakses pada tanggal 20 Maret 2021]

Kartodihardjo H dan A Supriono. 2000. Dampak Pembangunan Sektoral terhadap Konversi dan Degradasi Hutan Alam: Kasus Pembangunan HTI dan Perkebunan di Indonesia. OCCASIONAL PAPER NO. 26 (I). Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).

[KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. Status Hutan dan Kehutanan 2018. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Manurung T. 2019. Skema Pembiayaan Konservasi dan Pelestarian Hutan melalui Model Transfer Fiskal Berbasis Ekologis Di Indonesia. USAID-BIJAK.

Rochmayanto Y, D Darusman, T Rusolono. 2010. Perubahan Kandungan Karbon dan Nilai Ekonominya pada Konversi Hutan Rawa Gambut Menjadi Hutan Tanaman Industri Pulp. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman, 7 (2): 93 – 106.

[OECD & World Bank Group] Organization for Economic Cooperation and Development dan World Bank Group. 2015. The FASTER Principles for Successful Carbon Pricing: An Approach based on Initial Experience. OECD & World Bank Group.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA