Selamat

Minggu, 20 Juni 2021

FOKUS

15 Maret 2021|13:40 WIB

Hari Hutan Internasional: Panggung Para Petani Hutan

Peringatan Hari Hutan Internasional memiliki makna dan implikasi politik yang luas.
ImagePetani memanen cabai dengan latar belakang gunung Sinabung menyemburkan material vulkanik saat erupsi di Desa Kuta Rakyat, Naman Teran, Karo, Sumatera Utara, Kamis (11/3/2021). Gunung Sinabung erupsi dengan tinggi kolom 3.000 meter di atas puncak. ANTARA FOTO/Sastrawan Ginting/Lmo

Oleh Lukas Rumboko W.*

Setiap tanggal 21 Maret, terutama pasca Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi pada 28 November 2012, masyarakat dunia merayakan Hari Hutan Internasional. 

Pencanangan ini tentunya bukan tanpa sebab. Tampaknya, hancurnya hutan seluas 13 juta Ha per tahun, serta emisi karbon sebesar 17—20% dari emisi karbon global yang dilepasnya menjadi tonggak komitmen global untuk peduli pada hutan.

Retaknya Demarkasi Politik Teritorial
Peringatan Hari Hutan Internasional memiliki makna dan implikasi politik yang luas. Hari Hutan Internasional mengingatkan kita bahwa hutan, di mana pun berada—utamanya di negara-negara tropis—tidak boleh dikelola secara eksklusif dan semena-mena dieksploitasi.

Labelisasi hutan sebagai “paru-paru dunia” menjadi basis argumentasi dan klaim politik yang jitu bagi negara-negara maju untuk melakukan intervensi politik pengelolaan hutan di negara-negara yang sedang berkembang dan kaya akan sumber daya hutan. 

Terlepas kemudian ada banyak aktivis dan organisasi internasional yang benar-benar peduli pada kelestarian hutan di negara-negara yang sedang berkembang, politisasi hutan dan kehutanan internasional tidak bisa dinafikan begitu saja. 

Bagi golongan ultra-nasionalis, Hari Hutan Internasional hanya dimaknai sebagai peneguhan internasional akan imperialisme gaya baru dunia utara.

Politik Standar Ganda
Mereka, negara-negara utara, dianggap hanya peduli pada hutan, tetapi tidak peduli pada kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat negara-negara selatan. 

Bagi masyarakat desa, hutan bukan lagi sebagai “mother of live”. Justru, bagi mereka hutan dapat menjadi sumber petaka. Dalam hal ini, globalisasi dan liberalisasi perdagangan yang semakin intens pasca pemaksaan structural adjustment oleh International Monetary (IMF) untuk pemulihan krisis ekonomi 1990-an di negara-negara dunia ketiga, menjadi pil pahit yang sama sekali tidak menyembuhkan. 

Di satu sisi, politik standar ganda tersebut membebaskan entitas bisnis ekstraktif raksasa yang berbasis di negara-negara maju untuk terus melakukan eksploitasi. Sementara itu, di saat yang bersamaan mereka mendorong instrumen-instrumen global governance yang eksesif diterapkan.

Semua itu dilakukan untuk mendegradasi “kedaulatan politik” pengelolaan sumber daya alam negara berkembang menjadi “kredo” bagi negara maju.

Berbagai upaya telah dilakukan negara-negara berkembang untuk menjaga hutan mereka melalui instrumen Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD plus), membangun result based payment, dan mekanisme perdagangan karbon. Namun demikian, sampai saat ini janji negara-negara maju untuk memberikan kompensasi belum banyak dirasakan secara signifikan oleh negara tropis.

Adapun kompensasi yang pernah diberikan, salah satunya dilakukan Norwegia dengan memberikan hibah ke Indonesia sebagai penghargaan atas keberhasilan usaha pemerintah. Namun, jumlahnya masih relatif kecil.

Sebagaimana laporan reportase Mongabay (2020), kerja sama Indonesia-Norwegia sudah memasuki fase pembayaran hasil. Indonesia memperoleh sekitar US$56 juta atau sekitar Rp840 miliar dari Norwegia.

Dalam hal ini, berdasarkan hasil verifikasi verifikatur independen yang ditunjuk oleh Norwegia, Indonesia dianggap berhasil menurunkan emisi GRK) sebesar 11,2 juta ton CO2-Eq. Angka ini jauh lebih tinggi dari laporan awal oleh Indonesia, yakni 4,8 juta ton CO2-Eq. 

Bagi Norwegia, barangkali uang ini hanyalah uang kecil atau “petty cash”. Sementara itu, negara maju lain belum menampakkan komitmen konkretnya seperti yang telah dilakukan Norwegia.

Seorang mahasiswa Fakultas Kehutanan Untan berjalan melintasi miniatur hutan tropis di Arboretum Sylva Universitas Tanjungpura di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (17/2/2021). Arboretum Sylva Untan yang berdiri sejak 1989 di pusat Kota Pontianak dan telah ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh pemda setempat tersebut merupakan laboratorium alam seluas 3,48 hektare yang memiliki ratusan jenis tumbuhan endemik Kalimantan. ANTARAFOTO/Jessica Helena Wuysang

Makna bagi Indonesia
Indonesia, sebagai salah satu negara tropis yang memiliki hutan hujan tropis terbesar kedua setelah Brazil, memaknai Hari Hutan Internasional sebagai upaya untuk terus mengusahakan transformasi politik pengelolaan hutan dan perubahan paradigma pengelolaan hutan dari model centralized forest governance menjadi decentralized and open forest governance

Formasi model pengelolaan hutan yang inklusif, demokratis, dan terdesentralisasi, terus diupayakan setelah lebih dari 30 tahun model pengelolaan hutan sentralistis menjadi praktik baku pengelolaan hutan Indonesia.

Euforia pasca komitmen pemerintah untuk mengalokasikan 12,7 juta Ha area hutan untuk dikelola masyarakat di bawah “flagship kebijakan” Perhutanan Sosial (PS), perlu diimbangi oleh kerja konkret semua elemen bangsa dan institusi terkait, dari pusat sampai lokal.

Sampai Desember 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menunjukkan kinerja positif dengan capaian program yang signifikan. Hal ini merujuk dari revisi target seluas 4 juta Ha hingga 2019, dengan melibatkan 895.769 Kepala Keluarga, yang meliputi izin pengelolaan sebanyak 6.798 unit.

Namun demikian, bila ditilik dari target seluas 12,7 juta Ha, capaian tersebut baru sebesar 35%-nya. Dengan kata lain, tanpa perubahan fundamental dalam strategi kerja dan pelembagaan PS di lapangan, sampai 2024 target tersebut tidak akan tercapai.

Dalam konteks tersebut, Hari Hutan Internasional tampaknya perlu dimaknai ulang. Aksi-aksi atau tindakan korektif, seperti yang telah dilakukan oleh KLHK, perlu ditindaklanjuti oleh semua institusi terkait, termasuk pemerintah daerah. Selain itu, perlu juga adanya aksi-aksi konkret untuk mewujudkan target nasional.

Masalah minimnya komitmen daerah, friksi perspektif Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dengan pemerintah, serta minimnya dukungan pendanaan dan fasilitas, tidak boleh lagi hanya menjadi teks atau dokumen hasil monitoring yang tidak pernah ditindaklanjuti. Dengan kata lain, pemerintah pusat dan subnasional harus proaktif melakukan kanalisasi sumbatan-sumbatan pelaksanaan kebijakan PS.  

PS Panggung Petani Hutan
Penulis sependapat dengan salah Profesor Kehutanan IPB, Harjanto (2021) dalam sebuah acara diskusi virtual, yang menegaskan bahwa Perhutanan Sosial adalah panggungnya para petani PS. Dalam hal ini, PS bukan panggungnya para aktivis, fasilitator lapangan, peneliti, atau birokrat yang terlibat dalam fasilitasi PS.

Oleh sebab itu, Hari Hutan Internasional perlu dimaknai sebagai momentum penegasan yang menempatkan petani sebagai subjek PS. Di samping itu, perlu diingat sampai saat ini, baru sedikit petani yang layak ikut merayakan Hari Hutan Internasional karena capaian PS baru sekitar 35%.  

Hari hutan Internasional hanya bermakna substantif ketika target nasional tercapai dan para petani bisa merasakan manfaatnya secara ekonomi dan sosial, serta memiliki kemandirian dan kedaulatan dalam mengelola sumber dayanya secara berkelanjutan.

Dalam hal ini, sesungguhnya para petani hutan lah yang paling berhak merayakan Hari Hutan Internasional. Institusi terkait, lokal, nasional, dan elite adalah para aktor yang sepantasnya menyiapkan panggung peringatan tersebut.  

Pendekatan “regulation centered development” perlu dirubah menjadi “community centered development” dengan mempermudah berbagai akses, baik teknis administratif, lahan, finansial, hingga teknologi bagi para petani. 

Cara dan pendekatan pelayan ke masyarakat minimal harus sama dan konkuren dengan pendekatan yang dilakukan birokrasi terhadap korporasi. Memang, para petani tidak membawa investasi. Akan tetapi, setidaknya mereka membawa kejujuran, harapan, dan mimpi mengembalikan hutan sebagai “mother natures”. 

*) Peneliti P3SEKPI

Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan institusi tempat penulis bekerja.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA