Selamat

Minggu, 20 Juni 2021

FOKUS

03 Maret 2021|14:27 WIB

Darurat Kesetiakawanan Sosial Nasional

Penanaman etika perlu dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal untuk membangun karakter bangsa.
ImageWarga melintas di dekat mural bergambar simbol orang berdoa menggunakan masker yang mewakili umat beragama di Indonesia di kawasan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (18/6/2020). Mural yang dibuat oleh warga itu bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan masker sebagai salah satu pencegahan dan penyebaran COVID-19. ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya

Oleh Dr. Andre Notohamijoyo*

Di tengah situasi darurat akibat penyebaran virus covid-19 di hampir seluruh belahan dunia termasuk Indonesia, banyak hal dapat menjadi pelajaran berharga, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Ketidaksiapan pemerintah menangani penyebaran virus covid-19, misalnya, telah menjadi masalah tersendiri sejak awal pandemi.

Terlihat, tindakan tanggap darurat yang diusahakan pemerintah pusat tidak diimbangi dengan kesiapan seluruh daerah beserta perangkat pemerintahannya. Hingga beberapa bulan berselang, banyak daerah belum menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan prinsip yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Di samping itu, ketidakpedulian masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan di berbagai daerah, termasuk Jabodetabek, mencerminkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan kata lain, terlihat tidak ada semangat persatuan yang ditunjukkan oleh masyarakat.

Pada awal pandemi merebak, misalnya, berbagai perilaku individualis masyarakat kerap terlihat. Beberapa di antaranya, pemborongan dan penimbunan bahan pokok; pemalsuan dan penimbunan alat medis; pengusiran terhadap tenaga medis dari tempat tinggal mereka; hingga pengambilan paksa jenazah terduga pasien covid-19.

Perilaku-perilaku tersebut mencerminkan bahwa kesetiakawanan sosial merupakan sebuah mimpi yang belum kunjung tercapai. Padahal, sejak awal Indonesia merdeka, kesetiakawanan sosial telah digaungkan sebagai perekat masyarakat untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi pasca revolusi kemerdekaan. Namun, melihat berbagai kasus yang terjadi, nampaknya Indonesia masih jauh dari cita-cita tersebut.

Minimnya Pengetahuan dan Pemahaman
Belum lama ini, tepatnya pada Februari 2021, ramai diperbincangkan berita tuntutan hukum terhadap 4 orang tenaga kesehatan (nakes) di Pematangsiantar, Sumatra Utara. Pasalnya, keempat tersebut memandikan jenazah perempuan positif covid-19 dan dianggap sebagai bentuk penodaan agama karena tidak sesuai dengan prosedur pemandian jenazah menurut agama yang dianut keluarga mendiang.

Padahal, tak dimungkiri terdapat berbagai kemungkinan yang menyebabkan tidak dimungkinkannya jenazah dimandikan sesuai prosedur kepercayaan tertentu. Namun demikian, kasus tersebut menjadi contoh nyata bahwa kesetiakawanan sosial tidak dihargai di negara ini.

Meskipun pada akhirnya Kejaksaan Negeri telah menghentikan tuntutan, dikhawatirkan kasus serupa ke depannya dapat terjadi di daerah lain. Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyebaran virus covid-19, meskipun jumlah korban meninggal terus meningkat setiap harinya.

Pasien penderita (syndrome) disabilitas menjalani pengobatan Fisioterapi pada acara hari Disabilitas Internasional (HDI) dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Aula Balekota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (10/12/2019). Pengobatan fisioterapi secara gratis yang diikuti ratusan penyandang disabiltas bertujuan untuk memanjakan kaum difabel serta mengajarkan kepada pendamping cara memijat serta merawatnya. ANTARAFOTO/Adeng Bustomi

Pentingnya Solidaritas dan Toleransi
Pada masa pasca kemerdekaan, upaya pemulihan sosial masyarakat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan sosial. Saat itu, Menteri Sosial, H. Moeljadi Djojomartono menetapkan tanggal 20 Desember 1958 sebagai Hari Sosial. Solidaritas, toleransi, saling membantu, dan saling menghargai sesama warga negara pun menjadi landasan penting dari kesetiakawanan sosial nasional.

Di dalam prosesnya, hari tersebut kemudian dicetuskan sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN). Namun demikian, saat ini HKSN nyaris hanya menjadi sekadar seremonial pemerintah. Bahkan, sebagian besar masyarakat Indonesia telah melupakannya. Karenanya, di sinilah tantangan bagi pemerintah untuk membangun kembali kesetiakawanan sosial nasional, utamanya dalam mengatasi pandemi.

Indonesia perlu mencontoh penanganan penyebaran covid-19 yang sukses dilakukan di China, khususnya Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, yang juga merupakan lokasi awal tersebarnya covid-19. Dalam hal ini, toleransi dan persatuan warga negara China menjadi kunci penyelesaian penyebaran virus covid-19 di negara tersebut.

Seluruh warga negara China, baik di dalam maupun di luar negara tersebut, bersama-sama saling menyemangati dan menggaungkan kata “Wuhan Jaoyu” yang artinya “Tetap Semangat Wuhan”. Kata-kata tersebut merupakan penyemangat untuk saudara mereka di Wuhan yang terus digelorakan.

Sikap tersebut kemudian menyita perhatian publik dunia secara luas, bahkan di berbagai media sosial, salah satunya Twitter. Tagar #WuhanJaoyu pun sempat merajai kolom trending

Meskipun sederhana, peristiwa tersebut menegaskan sikap patriotik dan semangat persatuan warga negara China. Sikap semacan inilah yang tampaknya hilang dari Indonesia.

Di Indonesia, pandemi justru menjadi semacam pertempuran masyarakat dari segala sisi. Bahkan, masalah kebijakan lockdown menjadi perdebatan publik yang sengit. Di samping itu, kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan social dan physical distancing juga disikapi dengan skeptis.

Berkaca dari permasalahan tersebut, sangat tepat apabila Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua ini perlu menekankan pada pembangunan sumber daya manusia. Sebab, di sinilah titik kritis pembangunan Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat.

Negara yang sukses dalam membangun sumber daya manusia akan sukses pula membangun perekonomiannya. Dengan kata lain, peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia menjadi tantangan bangsa Indonesia saat ini.

Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ukhuwah memberikan makanan kepada pengguna jalan di jalan raya Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/11/2019). Warung Sedekah Jumat yang membagikan makanan dan minuman secara gratis maupun infak sukarela tersebut selain untuk berbagi dengan sesama sekaligus menumbuhkan jiwa sosial di kalangan masyarakat. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

Darurat Kesetiakawanan Sosial
Telah 75 tahun merdeka, Indonesia masih menghadapi masalah dalam pembangunan tanpa arah, etika, dan prinsip yang benar. Ditambah lagi, sebagaimana telah kita singgung sebelumnya, penyebaran covid-19 di Indonesia telah membuka mata seluruh pihak bahwa pembangunan nasional akan mengalami masalah besar akibat minimnya kesetiakawanan sosial di negara ini. Dengan kata lain, saat ini Indonesia mengalami darurat kesetiakawanan nasional.

Jika ditarik ke belakang, setelah era Presiden Soekarno, Indonesia meninggalkan pembangunan karakter bangsa (national character building) dan lebih menggenjot pembangunan fisik. Sayangnya, pembangunan fisik pun tidak berjalan dengan optimal akibat kekosongan pembangunan karakter manusia.

Sebagian profil karakter manusia Indonesia yang terbentuk terbatas pada meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal tersebut tanpa disadari menjadi penyebab bertaburnya tindak pidana korupsi sebagai wujud pembangunan yang hanya bertumpu pada fisik.

Oleh sebab itu, diperlukan komitmen pemerintah untuk mendorong kembali pembangunan karakter manusia Indonesia yang seutuhnya. Tanpa pembangunan karakter, Indonesia hanya akan menjadi pasar semata dan sulit menjadi salah satu negara yang diperhitungkan pembangunannya.

Bahkan, Vietnam yang dahulu sangat tertinggal, mulai menyusul Indonesia. Pada saat darurat seperti ini, Vietnam terus bergerak cepat menghadang serangan virus covid-19 sehingga angka kematian akibat covid-19 di negara tersebut sangat rendah. Hebatnya, pada pertengahan tahun 2020 lalu, angka kematiannya sempat nihil!

Pembangunan manusia merupakan modal utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebuah negara. Di sinilah pekerjaan rumah terbesar bagi bangsa Indonesia. Bonus demografi yang dialami Indonesia sejak 2020 hingga 2036 akan sia-sia saja tanpa pembangunan sumber daya manusia yang terarah dan beretika.

Penanaman etika perlu dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal untuk membangun karakter bangsa. Proses pembangunan harus berjalan seimbang antara proses pembangunan fisik (tangible) dengan nonfisik (intangible).

Negara-negara maju, seperti negara-negara Skandinavia, yaitu Finlandia, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Islandia, mampu membangun terlebih dahulu aspek intangible-nya sehingga aspek tangible bukan lagi menjadi  masalah yang rumit.

Inilah tantangan sesungguhnya bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam membangun aspek intangible Indonesia. Sebab, pembangunan aspek intangible, sebagaimana dikemukakan oleh Rhenald Kasali (2006), adalah hal yang harus di-recode dalam DNA manusia Indonesia.

Pembangunan karakter yang selama ini dipandang sebelah mata ternyata merupakan aspek terpenting dalam pembangunan sebuah bangsa. Bonus demografi akan sia-sia sebagai alat ungkit pembangunan ekonomi tanpa pembangunan karakter yang bagus. Di samping itu, kesetiakawanan sosial nasional perlu diwujudkan kembali sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

*) Pemerhati Masalah Sosial

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan kebijakan tempat penulis bekerja.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER