Selamat

Rabu, 22 September 2021

23 Juli 2021|08:39 WIB

Wapres Soroti Tingkat Mobilitas Warga Jabar

Diperlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat dalam penerapan protokol kesehatan

Penulis: Seruni Rara Jingga,

Editor: Nofanolo Zagoto

ImageSuasana salah satu pusat perbelanjaan yang sepi di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/7/2021). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/

JAKARTA – Wakil Presiden, Ma'ruf Amin meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menekan tingkat mobilitas penduduk selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pasalnya, belum terdapat penurunan mobilisasi masyarakat secara signifikan di beberapa daerah di wilayah, baik di tempat berbelanja, wisata maupun perkantoran.

Hal tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari Google Community Mobility Report hingga tanggal 16 Juli 2021.

“Untuk Provinsi Jawa Barat diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan PPKM dapat lebih baik,” tegas Ma’ruf Amin pada rapat pengarahan kepada seluruh Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Barat terkait Penanganan Covid-19 melalui konferensi video dikutip dalam keterangan pers, Kamis (22/7) malam.

Ma'ruf menyampaikan, dalam penerapan PPKM masih terdapat sektor esensial dan sektor kritikal yang beroperasi, salah satunya pedagang.

Untuk itu, perlu pengaturan dan pengawasan yang ketat dalam penerapan protokol kesehatan agar tidak tercipta klaster baru dari aktivitas niaga.

“Khusus PKL di pasar-pasar yang diberikan kesempatan untuk bisa berusaha, jangan sampai ini protokol kesehatannya tidak diperhatikan,” urainya.

Ma'ruf juga menekankan tentang pentingnya percepatan distribusi dan pemberian vaksinasi kepada masyarakat di Jawa Barat.

Sebab, berdasarkan Data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar), pada 21 Juli 2021 tercatat kasus konfirmasi positif harian mencapai 536 ribu kasus. Jawa Barat berkontribusi 18% terhadap kasus nasional serta berada di urutan kedua tertinggi di Indonesia.

Untuk itu, diperlukan koordinasi yang sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pendistribusian vaksinasi agar kekebalan kelompok (herd immunity) dapat terwujud di Jawa Barat.

“Mengenai percepatan vaksinasi saya sarankan agar selalu dikoordinasikan dari kalangan Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dengan Pemerintah Provinsi Jabar agar distribusi dan targeting berjalan sesuai dengan sasarannya," tuturnya.

Ma'ruf berpesan agar kerja keras dan kerja sama sangat diperlukan menghadapi kondisi pandemi sekarang. Koordinasi pun harus ditingkatkan agar tidak terdapat perbedaan data maupun perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Saya ingin mendorong dan menfasilitasi agar koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi,” pungkasnya.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA