Wapres Belum Optimal Sejahterakan Papua

JAKARTA - Wakil Kepala Staf Angkatan Darat 2000—2002 Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri berharap, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sebagai Ketua Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan (TKTPPK), segera menggerakkan timnya untuk membangun kesejahteraan Papua.

"Yang saya telusuri, Wapres Ma'ruf Amin belum membuat pengorganisasian selanjutnya. Wapres perlu segera menginstruksikan Ketua Harian TKTPPK, yakni Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk mulai melaksanakan tugas tim semaksimal mungkin," papar Kiki dalam keterangan tertulis Moya Institute, Sabtu (23/4).

Pada Jumat (22/4) malam, Moya Institute menggelar webinar bertajuk “Teror Menyergap Papua".

Menurut Kiki, berbagai persoalan di Papua memang harus dituntaskan melalui peningkatan kesejahteraan bagi warga Papua. Strategi itu seperti diamanatkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Juga amanat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua.

Keppres dan Inpres itu, sambung Kiki, merupakan bagian dari upaya untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat Papua.

Dengan begitu, kata dia, tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang terus bergerilya melawan pemerintah, bisa dihentikan. Sebab, mereka akan kehilangan dukungan rakyat.

"Ini yang disebut sebagai operasi antigerilya dengan cara konstruktif untuk memenangkan hati rakyat guna menjauhkan mereka dari kelompok kriminal bersenjata," ulas Kiki.

Oleh karena itu, Kiki menekankan langkah-langkah pengimplementasian keppres dan inpres perlu segera dilaksanakan oleh TKTPPK.

Selanjutnya, Kiki mengingatkan, tugas memimpin pelaksanaan keppres dan inpres tersebut tidak bisa dilakukan oleh ketua tim saja.

Ia tugas itu merupakan kewajiban ketua harian. Karena ketua harian yang seharusnya menjalankan tugas percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua secara fokus agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Untuk mengoptimalkan peran ketua harian dalam mencapai target pembangunan kesejahteraan itu, Kiki memandang perlu penunjukan staf ahli, staf khusus, dan staf organik.

"Ketua harian juga harus dilengkapi oleh staf ahli, staf Khusus, dan staf organik untuk efektivitas pencapaian target," kata Kiki.

Pada kesempatan yang sama, Aktivis Mahasiswa Papua, Charles Kossay meminta, pemerintah tidak hanya melakukan pendekatan keamanan. Tetapi juga pendekatan dengan menggunakan hati untuk merebut simpati orang Papua.

Charles menambahkan bahwa dana otonomi khusus dan dana-dana lain yang banyak dialirkan oleh pemerintah untuk rakyat Papua belum mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara signifikan. Itu terjadi karena dikorupsi oleh elite politik setempat.

Oleh karena itu, kata dia, aparat penegak hukum, seperti KPK perlu menangkap para pejabat Papua yang terlibat korupsi dan menyengsarakan rakyat.