Wakil Panglima TNI Bantah Isu Akan Ada Darurat Militer

JAKARTA - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita membantah ada pembiaran aparat keamanan terhadap aksi massa yang anarkis dengan tujuan ingin menerapkan kondisi darurat militer.

"Tidak ada kita mau ngambil alih (darurat militer), tidak ada," kata Tandyo, seperti dilansir Antara, di Gedung DPR RI di Jakarta, Senin (1/9), usai mengikuti rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI.

Tandyo mengatakan, sedari awal penanganan aksi demonstrasi merupakan ranah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sedangkan, TNI hanya bersifat membantu pengamanan agar demonstrasi berjalan dengan kondusif.

"Kita taat Konstitusi, kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu," kata Tandyo.

Tandyo menambahkan komitmen TNI untuk terus bekerja sama dengan Polri dalam mengembalikan stabilitas keamanan menguat setelah Presiden Prabowo Subianto memberi arahan langsung kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Sabtu (30/8).

Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk memperkuat kerja sama guna meredam aksi anarkis massa yang semakin sering terjadi.

"Jadi, tidak ada kita mau ambil alih karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya barulah kita jadi satu dengan Polri," jelas Tandyo.

Patroli Di Pemukiman
Sebelumnya, Polri bersama TNI memutuskan menggelar patroli skala besar hingga ke tingkat RT/RW untuk menjamin keamanan masyarakat dan mencegah aksi penjarahan pascakerusuhan di sejumlah daerah.

Wakil Kepala Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pelaksanaan patroli gabungan merupakan instruksi langsung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

“Atas perintah Bapak Kapolri, saya instruksikan seluruh Polda dan Polres untuk segera melaksanakan patroli gabungan dengan TNI. Tujuannya menjamin keamanan masyarakat dari ancaman perusuh maupun pelaku anarkis,” kata Dedi dalam keterangan resminya, Minggu (31/8), seperti dilansir Antara.

Dia menegaskan bahwa patroli dilakukan menyeluruh hingga ke lingkungan permukiman warga.

“Kami pertegas komitmen tidak ada ruang bagi anarkisme dan vandalisme. Patroli kami laksanakan hingga ke tingkat RT/RW agar masyarakat merasa aman. Setiap pelaku yang mencoba memanfaatkan situasi untuk menjarah atau merusak fasilitas akan ditindak tegas,” ujarnya.

Selain patroli di pemukiman, Polri juga memperkuat pengamanan markas kepolisian dan asrama polisi di seluruh Indonesia.

Menurut Dedi, langkah itu penting untuk menjaga simbol negara dan melindungi keluarga anggota, tahanan, serta barang berbahaya agar tidak jatuh ke tangan pelaku kejahatan.

Dia juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan.

“Kami tidak bisa bekerja sendirian. Kolaborasi TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, agama, dan pemuda adalah kunci. Masyarakat adalah mata dan telinga kami,” katanya.

Wakapolri meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi informasi yang tidak benar.

Dedi memastikan aparat TNI-Polri telah disiagakan penuh dan akan bertindak profesional, terukur, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam menjaga ketertiban.

“Dengan patroli rutin, langkah persuasif, dan dukungan masyarakat, kami yakin situasi dapat segera kembali normal dan kondusif,” katanya.