Wacana Pansus Haji Dinilai Berbau Politis

MAKKAH - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Yandri Susanto menegaskan, tidak sepakat dengan rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024. Dia menilai pengusul tidak mengerti soal ekosistem haji.

"Jadi menurut saya isu Pansus Haji itu sangat politis dan mungkin juga tidak tahu banyak persoalan yang sebenarnya pada ekosistem haji. Jadi perlu banyak mendalami apa yang terjadi soal haji, baru ngomong," ujar Yandri di Makkah, Arab Saudi, Kamis.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya tengah menyiapkan panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024. Menurut Puan, Timwas Haji DPR masih menemukan banyak kebijakan yang perlu perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan haji.

Pansus Haji ini tercetus dari hasil temuan-temuan masalah tim pengawas haji. Sejumlah hal yang menjadi perhatian Timwas, salah satunya yakni ketersediaan tenda di Mina. Mereka menemukan, tenda di Mina sangat tidak layak karena sempit dan over kapasitas.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar pun menyatakan prihatin dengan kondisi tenda jemaah haji Indonesia setelah melakukan inspeksi mendadak ke tenda-tenda jemaah haji di Mina, Arab Saudi. Muhaimin menganggap kondisi tenda dan fasilitas yang ada tidak memadai bagi jemaah haji dan hal yang menjadi sorotan adalah soal kapasitas tenda dan tempat tidur jemaah haji yang tidak sesuai.

"Satu orang hanya mendapat tempat tidur tidak sampai satu meter. Mana bisa tidur? Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang," kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Selain masalah kapasitas tenda, Muhaimin juga menyoroti adanya ketidakadilan dalam pembagian luas tenda karena ada tenda yang berlebihan luas dan leluasa, sedangkan sebagian tenda lainnya dalam kondisi penuh. 

"Ini tidak adil. Pembagian yang salah ini harus diperbaiki. Ke depan, setiap tenda harus memiliki ukuran per orang yang standar per nama, seperti di hotel," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Muhaimin, rasio jumlah kamar mandi juga tidak seimbang sehingga mengakibatkan jemaah harus mengantre hingga dua jam, dengan kebersihan yang tidak terjaga. Kemudian keberadaan kamar mandi khusus lansia dan disabilitas juga tidak memadai.

"Rasio kamar mandi harus dihitung ulang, kebersihan juga tidak terjaga. Mengapa untuk wudhu harus menggunakan wastafel? Seharusnya wudhu biasa saja," katanya.

Muhaimin menambahkan, permasalahan yang terjadi berkaitan dengan biaya, baik biaya yang dikeluarkan jemaah maupun negara. Menurutnya, harus ada negosiasi ulang dan penataan ulang agar para jemaah haji merasa nyaman.

Untuk itu, tambah Muhaimin, perencanaan yang matang sejak awal sangat penting dengan mempertimbangkan kebutuhan jemaah. Jangan sampai persiapan dilakukan dengan keterdesakan atau dadakan.

"Ledakan jumlah jemaah harus diantisipasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Negara kita kuat, pemerintah kita besar, masa menangani hal seperti ini saja tidak bisa? Harus bisa," katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu mengambil peran dominan dalam menentukan fasilitas jemaah haji. Hal itu pun sudah ditekankan oleh DPR dalam setiap rapat bersama Kementerian Agama. 

"Harus ada revolusi penyelenggaraan haji dari awal, perbaikan total sehingga kondisi yang memprihatinkan ini tidak terulang lagi. Revolusi penanganan haji dimulai dari sini, kita akan benahi total," kata Muhaimin.

Tenda jemaah haji asal Indonesia yang beristirahat dinilai mirip barak pengungsian di Mina, Arab Saudi. Senin (17/6/2024). dok.Humas DPR RI 

Minim Perubahan
Karena permasalahan ini dan sejumlah masalah lainnya, Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Endang Maria Astuti, menyatakan perlunya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji 2024. Hal ini dianggap mendesak mengingat minimnya perubahan signifikan dalam pelayanan jemaah haji selama satu dekade terakhir.

“Saya kira ini memang sudah sangat mendesak untuk dibuat Pansus karena 10 tahun saya di Komisi VIII, perubahan itu nyaris tidak ada. Baik dari sisi pemondokan, hanya sedikit perbaikan di hotel-hotel. Kemudian catering hampir tidak ada, catering ini dari tahun ke tahun selalu menimbulkan masalah,” ujar Endang, di Mekkah, Arab Saudi, Minggu (16/06/2024).

Endang menjelaskan, permasalahan tidak hanya terjadi pada pemondokan dan catering, tetapi juga di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). “Di Armuzna pun seperti itu. Jadi harus ada Pansus,” tambahnya.

Menurut Endang, pembentukan Pansus ini penting untuk memastikan, pelayanan kepada jemaah haji dapat ditingkatkan secara signifikan di masa mendatang. “Harus segera dibentuk Pansus ke depan agar supaya pelayanan-pelayanan jemaah haji ini jauh lebih baik,” tegasnya.

Rencana pembentukan Pansus ini diharapkan dapat memberikan evaluasi menyeluruh dan solusi konkrit terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh jemaah haji Indonesia setiap tahunnya. Timwas Haji DPR RI berharap agar langkah ini dapat membawa perubahan yang berarti dalam penyelenggaraan haji, sehingga jemaah mendapatkan pelayanan yang layak dan memadai.

Luasan Mina
Di sisi lain, Yandri merasa heran dengan masalah haji yang terus disoroti Tim Pengawas DPR, khususnya terkait dengan tenda yang disediakan Pemerintah Arab Saudi hanya berukuran 10x12 meter diperuntukkan bagi 160 orang. Artinya, jatah per orang di dalam tenda itu hanya 0,8 meter. Padahal, luasan Mina sudah tidak bisa diperbesar, sehingga seluruh peserta haji dari berbagai belahan dunia merasakan hal yang sama soal tenda dan ruang tidur.

"Ya memang kasur itu semua tenda 0,8 ukurannya. Mau tenda haji khusus, mau Mesir, mau Sudan, mau Suria, mau Afghanistan, mau Afrika, mau Indonesia ukuran kasurnya ya 0,8. Masak mau dipansuskan? Ngerti tidak itu yang ngomong masalah haji," kata Yandri.

Selain itu, menurut Yandri, evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji yang digelar oleh Kementerian Agama cukup dibahas dalam Rapat Kerja Komisi atau Panitia Kerja (Panja) Haji di DPR RI.

"Cukup melalui Raker, Panja atau FGD, karena setelah ini Menag dan Komisi VIII juga harus menyiapkan haji tahun depan," ucap Yandri.

Mantan Ketua Komisi VIII DPR ini mengatakan masa reses DPR akan berlangsung hingga 17 Agustus 2024 mendatang. Selain itu, masa jabatan DPR sekarang juga akan segera berakhir. "Setelah 17 Agustus biasanya minggu pertama itu menyusun jadwal, minggu kedua baru rapat, berarti masuk September. September baru mau sidang, dan 1 Oktober berhenti DPR sekarang," tuturnya.

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan bahwa keterbatasan lahan menjadi salah satu alasan jemaah haji di Mina tidak mendapatkan tenda.

"Saya kira memang belum ada solusi, karena memang tempatnya yang sangat terbatas, termasuk juga toilet. Saya mengusulkan itu supaya toiletnya dibuat beberapa lantai, tidak satu lantai, sehingga menghabiskan tempat, karena untuk toilet saja bisa habis banyak tempatnya sehingga harus dinaikkan di Mina itu," ucapnya.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas selaku Amirul Hajj mengecek fasilitas layanan tempat tidur jemaah calon haji Indonesia 1445 H, di Arafah, Makkah, Selasa (11/6/2024). Antara Foto/Sigid Kurniawan

Lebih Baik
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi lebih baik dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.

"Saya melihat dan juga setelah saya bertanya ke berbagai pihak, juga kepada jemaah mereka berkesimpulan ya, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas di Makkah, Arab Saudi, Kamis.

Pria yang juga Naib Amirul Hajj 2024 ini mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan banyak pihak. Bukan hanya Kementerian Agama, tetapi juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan TNI-Polri.

Menurut dia, kesuksesan ini bukan atas nama Kementerian Agama semata, tetapi juga kementerian-kementerian lain yang terlibat. Bahkan ia mengaku tidak akan sanggup dalam mengurusi ekosistem penyelenggaraan haji, karena banyak indikator yang mesti dipenuhi dan dipersiapkan.

"Kalau saya yang jadi Menteri Agama, enggak sanggup saya, maaf saja ya. Memang enggak sanggup saya mengikuti, jadi Dirjen Haji pun juga enggak sanggup saya, terus terang ya," katanya.

Anwar juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi serta kerja keras para petugas haji sehingga penyelenggaraan haji bisa berjalan baik. Anwar tidak membayangkan fisik para petugas haji yang seperti tidak kenal lelah menyelesaikan pekerjaannya, bahkan sampai 24 jam.

"Kesimpulan saya ya, kalau fisik mereka itu enggak kuat ya repot juga bisa amburadul. Jadi, saya terus terang berterima kasih kepada mereka," kata dia.

Kendati demikian, Anwar mengatakan ketika ada kritik atau masukan dari berbagai pihak jangan dianggap angin lalu. Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan harus menjadikannya sebagai masukan untuk perbaikan penyelenggaraan haji tahun depan.

"Menurut saya sah-sah saja (mengkritik) dan Kementerian Agama tidak usah panas kupingnya mendengar kritik. Tapi yang jelas Kementerian Agama harus bisa mendengarkan dan kemudian juga menjelaskan kepada masyarakat serta berupaya untuk bergerak ke arah kesempurnaan," tandasnya.