Video Kinerja Pemerintah di Bioskop Untuk Tingkatkan Komunikasi Publik

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menyatakan bahwa penyiaran rekaman video mengenai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di jaringan bioskop merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan komunikasi ke publik.

Direktur Jenderal (Dirjen) Komunikasi Publik dan Media Kemenkomdigi, Fifi Aleyda Yahya menyampaikan bahwa pemerintah memanfaatkan berbagai medium komunikasi, termasuk bioskop, untuk menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat.

"Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal," ungkap Fifi dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (15/9).

Dia melanjutkan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang penting dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. 

“Sepanjang informasi itu tidak melanggar aturan bioskop medium yang sah dan wajar untuk dipilih," jelas dia.

Baca juga: Istana Sebut Tak Langgar Apapun Program Parbowo Tayang di Bioskop

Sebagaimana platform media sosial, televisi, radio, dan papan reklame, lanjut Fifi, bioskop hanya salah satu saluran yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi perihal pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah kepada publik.

Fifi melanjutkan, pemerintah memilih bioskop sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan informasi kepada publik karena bioskop bisa menghadirkan pengalaman visual dan audio yang lebih baik. Pemerintah berharap, informasi tersebut bisa membuat masyarakat lebih mudah menerima informasi secara utuh.

"Konteksnya adalah bagaimana negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur. Jadi, ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat," kata dia.

Pemutaran video yang menampilkan Presiden Prabowo menjelaskan capaian pemerintah sebelum penayangan film di bioskop, menjadi perbincangan warga di platform media sosial.

Tayangan video itu mencakup informasi tentang produksi beras nasional yang telah mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025 serta peluncuran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dan 100 Sekolah Rakyat.

Selain itu, disampaikan pula kemajuan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 telah menjangkau 20 juta penerima manfaat.