Urus Logistik Pemilu, 4.500 Kantor Pos Disiapkan

JAKARTA - PT Pos Indonesia siap menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif 2024 dengan mengerahkan lebih dari 4.500 titik Kantor Pos di seluruh Indonesia. Termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Kalau kecamatan yang belum ada Kantor Pos, kami kerja sama kemungkinan BUMN ada yang punya atau kalau tidak ada pun kami bisa melakukan kerja sama dengan gudang-gudang milik swasta,” kata Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di DPR, Jakarta, Selasa (11/7).

Faizal menjelaskan, seluruh Kantor Pos tersebut dapat dimanfaatkan sebagai gedung utama/transit. Kemudian pusat distribusi dan tempat pelipatan surat suara yang dapat digunakan dalam jangka waktu sesuai kebutuhan untuk suksesnya penyelenggaraan pemilu.

Khusus untuk layanan logistik di daerah 3T, Pos Indonesia memiliki 2.367 kantor cabang pembantu yang turut berada di kecamatan-kecamatan yang ada di lingkup 3T. Meski belum berada di seluruh kecamatan 3T, sejumlah 1 kantor cabang pembantu biasanya mampu mengelola pendistribusian untuk 2-3 kecamatan.
 
Pos Indonesia juga berencana untuk menambah 1.100 kantor tambahan pada 2023 ini yang berstatus extended kantor cabang pembantu. 

Kantor tambahan tersebut akan berlokasi di kecamatan-kecamatan baru yang belum terdapat kantor cabang pembantu Pos Indonesia. Pengadaan kantor extended tersebut dilakukan dengan dana subsidi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika senilai Rp350 miliar.

“Kalau untuk yang untung, keluar, tidak disubsidi. Tapi yang rugi yang masih remote itu ada subsidi Rp350 miliar, untuk subsidi kantor cabang yang tidak ada pesaing dan satu-satunya keberadaan pos mewakili Indonesia hadir,” ujarnya pula.

Lebih lanjut, Faizal menyampaikan, Komisi Pemilihan Umum telah membagi distribusi logistik Pemilu 2024 menjadi 9 paket. Rinciannya, 8 paket di domestik dan 1 paket ke 128 negara di berbagai titik di dunia.

Untuk 8 paket domestik, seluruhnya berada dalam 1 area atau provinsi yang berdekatan. Namun, khusus untuk paket 3 terdiri dari berbagai area, yakni DKI Jakarta, Banten, dan seluruh Papua. 

“Tentu saja kami dari BUMN akan mengikuti semua paket ini di klaster logistik,” ujarnya pula.
 
Sekadar mengingatkan, Pos Indonesia resmi ditunjuk sebagai partner resmi atau verified vendor logistik pemilu untuk kiriman domestik dan internasional pada Pemilu 2004 dan 2009. Sementara itu, pada Pemilu 2014 dan 2019, Pos Indonesia berkontribusi dalam logistik untuk beberapa kiriman domestik dan internasional.

Harus Profesional
Sebelumnya, Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU Eberta Kawima mengatakan, perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan menjadi logistik pemilu dan unsur utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

“Pengelolaannya harus professional, mengedepankan prinsip prinsip jujur dan berintegritas, dikelola secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien,” kata Wima beberapa waktu lalu.

Wima menambahkan, pelaksanaan tata kelola logistik pemilu diatur sesuai dengan prosedur dan regulasi dalam setiap tahapannya. Dia merinci, tahapan pengelolaan logistik pemilu, seperti perencanaan, kebutuhan anggaran, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi hingga pemusnahan.

Dia berharap, melalui Rapat Pembahasan dan Pencermatan Usulan Anggaran Sewa Gudang, Pemilu 2024 bisa berjalan lancar, bertanggung jawab, akuntabel dan transparan hingga dapat meningkatkan kinerja petugas KPU dengan optimal.

“Pengadaan sewa tempat penyimpanan segera diselesaikan sehingga pengelolaan logistik pemilu dapat berjalan dengan lancar, perencanaan yang akurat dan pelaksanaan logistik yang dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.