UGM Jawab Tudingan Skripsi dan Ijazah Jokowi Palsu

JAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebut, kabar ijazah dan skripsi palsu Presiden Indonesia ketujuh sekaligus alumnus UGM, Joko Widodo (Jokowi), merupakan informasi yang menyesatkan.

"Ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli," papar Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, melalui keterangan tertulis, Jumat (21/3).

Sebelumnya, beredar informasi akan ijazah dan skripsi palsu Jokowi. Informasi itu bermula dari mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, yang sangsi keaslian kedua dokumen Jokowi itu. 

Alasannya, lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan tipe huruf (font) times new roman yang dia sebut belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an.

Sigit menjelaskan, pada tahun itu sudah banyak mahasiswa yang menggunakan font times new roman atau huruf yang mirip dengannya untuk sampul skripsi dan lembar pengesahan. Di sekitar kampus UGM juga terdapat percetakan seperti Prima dan Sanur (sudah tutup, red) yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi.

Sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi dicetak di percetakan. Namun, seluruh isi skripsinya yang berjumlah 91 halaman masih menggunakan mesin ketik. Sigit menyebut praktik ini banyak dilakukan mahasiswa pada masa itu.

Sigit juga menanggapi nomor seri ijazah Jokowi yang tidak menggunakan klaster, tapi hanya angka. Fakultas Kehutanan UGM di masa itu memiliki kebijakan penomoran ijazah tersendiri dan belum ada penyeragaman dari universitas. Penomoran tersebut berlaku pada semua ijazah lulusan Fakultas Kehutanan.

“Nomor tersebut berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan FKT, singkatan dari nama fakultas,” terang Sigit.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Pidana UGM, Marcus Priyo Gunarto menambahkan, Rismon seharusnya membandingkan ijazah dan skripsi Jokowi dengan ijazah dan skripsi lulusan Fakultas Kehutanan UGM lainnya. Pasalnya, banyak skripsi maupun ijazah di UGM yang menggunakan tipe huruf times new roman atau huruf yang hampir mirip dengan itu.

Marcus juga menyebut, Fakultas Kehutanan UGM memiliki banyak dokumen dan data pendukung yang menunjukkan Jokowi pernah berkuliah, mengikuti ujian, dan mengikuti yudisium di sana.

"Jika kemudian ada dugaan bahwa UGM melakukan pelindungan atau perbuatan seolah-olah hanya untuk kepentingan Joko Widodo, itu sangat salah dan gegabah,” tandas Marcus.