TNI Bentuk 10 Satgas Pengamanan VVIP Pelantikan Presiden-Wapres

JAKARTA - Markas Besar TNI membentuk 10 satuan tugas (satgas) yang tergabung dalam Komando gabungan terpadu pengamanan (Kogabpadpam) VVIP, dalam acara pelantikan Presiden-Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto selepas memimpin apel gelar pasukan dan alutsista untuk Operasi Pengamanan VVIP Pelantikan Presiden-Wapres di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat, menyebut satgas-satgas itu ditempatkan dalam ring-ring pengamanan. 

Mulai dari Ring 1 yang melekat kepada para VVIP, yaitu presiden dan wakil presiden serta tamu negara, kemudian Ring 2 di lokasi acara pelantikan, dan Ring 3 di luar dan sekitar lokasi acara pelantikan.

“Semua kami kerahkan untuk pengamanan VVIP untuk Ring 1 dari Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden) lengkap dengan sniper dan anti-drone, dan Ring 2, Ring 3 (dijaga) pasukan TNI dan kepolisian,” kata Panglima TNI saat jumpa pers selepas apel bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jumat (18/10).

Satgas-satgas yang dibentuk TNI khusus untuk pengamanan VVIP acara pelantikan presiden-wapres itu terdiri atas Satgas Pengamanan Wilayah Jakarta (Kodam Jaya). Lalu, Satgas Pengamanan VVIP (Paspampres), Satgas Pasukan Khusus (Komando Operasi Khusus TNI) dan Satgas Penerangan (Pusat Penerangan TNI).

Kemudian, Satgas Medis (Pusat Kesehatan TNI), Satgas Intelijen (BAIS TNI), Satgas Laut (Komando Armada I TNI AL), Satgas Udara (Komando Operasi Udara I TNI AU), Satgas Komunikasi dan Elektronika (Satkomlek TNI), dan Satgas Siber (Satsiber TNI). Kesepuluh satgas itu dikendalikan oleh Kogabpadpam VVIP yang dipimpin oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya TNI Rachmad Jayadi.

Operasi pengamanan VVIP untuk acara pelantikan presiden dan wakil presiden berlangsung selama sepekan, yaitu pada 17–23 Oktober 2024. Rangkaian operasi mencakup persiapan, simulasi taktik, apel gelar pasukan, geladi kotor, geladi bersih, dan operasi pengamanan.

Panglima TNI menyebut prajurit yang dikerahkan untuk keseluruhan operasi pengamanan ada 100.000 orang, termasuk di dalamnya 24.000 personel lebih yang tergabung dalam Kogabpadpam VVIP.

TNI Angkatan Udara bahkan mengerahkan empat F-16 dari Skadron Udara 16 Wing Udara 6 Lanud Roesmin Nurjadin, untuk mengawal kedatangan pesawat-pesawat tamu negara yang datang dari berbagai negara ke Indonesia untuk menghadiri pelantikan presiden-wakil presiden.

Ada 2.254 prajurit yang dikerahkan oleh TNI AU untuk operasi pengamanan ini. Prajurit-prajurit itu di antaranya terdiri atas kru pesawat (aircrew), pasukan khusus Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat), dan Satuan Bravo 90 Kopasgat. Kemudian pasukan dari Komando Operasi Udara (Koopsud) I, pasukan pendukung dari Lanud Halim Perdanakusuma, Lanud Atang Sendjaja, Lanud Husein Sastranegara, dan Lanud Sugiri Sukani.

Tiga Matra
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto menjelaskan, beberapa hari sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024, pasukan mengikuti rangkaian persiapan yang mencakup apel gelar personel dan material di Lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta. Kemudian simulasi taktik (TFG), dan geladi rangkaian baik untuk pejabat dan tamu negara.

“(Kemudian rangkaian dilanjutkan dengan) pengamanan jalannya Sidang Paripurna MPR RI sampai dengan acara selesai keseluruhan,” kata Kapuspen TNI.

Dalam rangkaian itu, apel gelar pasukan dan TFG dijadwalkan berlangsung pada Kamis (17/10) di Lapangan Silang Monas. Sementara untuk geladi kotor di lokasi acara pelantikan, yaitu di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, berlangsung Jumat (18/10), diikuti dengan geladi bersih pada Sabtu (19/10).

Kapuspen TNI, dalam kesempatan terpisah, menyebut TNI mengerahkan pasukan dari tiga matranya yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara untuk operasi pengamanan acara pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10).

Dia menjelaskan setiap satuan TNI yang dikerahkan menjalankan tugas-tugas khusus. “Setiap satuan akan memiliki peran khusus, seperti pengawasan, patroli, dan pengamanan VVIP/VIP, guna menjaga keamanan selama pelantikan berlangsung,” kata Mayjen Hariyanto.

Dia juga menekankan TNI bekerja sama dengan Polri dalam keseluruhan rangkaian pengamanan. TNI juga telah menyusun rencana pengamanan yang lengkap sesuai dengan kebutuhan pengamanan acara.

“Rencana itu mencakup pengamanan area sekitar lokasi pelantikan, serta pengaturan arus lalu lintas, dan akses masyarakat,” kata Kapuspen.

Dalam perencanaan yang sama, TNI juga menyiapkan langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai jenis ancaman dan gangguan, termasuk pengawasan ketat di area-area yang diyakini rawan.

Untuk diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2024–2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 20 Oktober 2024.

Acara pelantikan itu bakal dihadiri oleh sejumlah pejabat lembaga tinggi negara, pemimpin negara-negara sahabat, dan kandidat-kandidat Pilpres 2024. Dalam acara itu, Panglima TNI menyebut ada 36 kepala negara/kepala pemerintahan yang bakal hadir. Sejauh ini, beberapa negara telah mengonfirmasi perwakilannya bakal menghadiri pelantikan Prabowo-Gibran di Jakarta, termasuk Amerika Serikat.

Istana Kepresidenan Amerika Serikat Gedung Putih minggu lalu mengumumkan, Presiden Joe Biden mengutus delegasi yang dipimpin oleh Perwakilan AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Linda Thomas Greenfield untuk menghadiri pelantikan Prabowo-Gibran di Jakarta.

Delegasi itu beranggotakan lima pejabat tinggi AS, yaitu Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdir, Wakil Menteri Perdagangan AS Don Graves dan Panglima Komando Indo-Pasifik AS Laksamana Samuel Paparo. Kemudian, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri AS Daniel J. Kritenbrink, dan Asisten Khusus Presiden/Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Mira Rapp-Hooper.

“Kegiatan ini bukan hanya acara kenegaraan biasa, melainkan simbol kelangsungan demokrasi dan kedaulatan bangsa Indonesia. Waspadai kemungkinan munculnya ancaman sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan operasi pengamanan VVIP,” kata Panglima TNI.