TNI AU Bakal Datangkan Pesawat Tempur Baru

JAKARTA - TNI Angkatan Udara memastikan akan membeli pesawat tempur generasi 4,5, yakni Dassault Rafale buatan Perancis dan F-15EX buatan Amerika Serikat (AS).

"Kami menginginkan pesawat generasi 4,5 dan menginginkan yang 'heavy' atau medium ke atas. Karena kita saat ini sudah ada F-16 sudah ada Sukhoi buatan Rusia," kata Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo saat berbincang dengan media massa pada acara Press Tour dan Media Gathering, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (22/12).

Saat ini, lanjut dia, pilihan pembelian pesawat tempur mengerucut pada dua pesawat, yakni pesawat Rafale buatan Perancis dan F-15 EX buatan AS.

"Ini juga hasil pemikiran dari Kementerian Pertahanan," kata Marsekal Fadjar seperti dikutip dari Antara.

Terkait dengan rencana pembelian Sukhoi Su-35, Fadjar menyebut hal tersebut akan ditinggalkan.

"Sukhoi Su-35 dengan berat hati ya kita harus sudah meninggalkan perencanaan itu karena kan kembali lagi dari awal kita sebutkan bahwa pembangunan kekuatan udara sangat bergantung dari anggaran," jelas Fadjar.

Kehadiran pesawat tempur tersebut akan menambah kekuatan TNI AU dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia dari ancaman musuh.

"Kalau pesawat mungkin dua sampai tiga skuadron. Insyaallah (lebih dari 30 pesawat),” ujar Kasau.

Menurut Fadjar, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto telah memberikan penjelasan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai anggaran pengadaan pesawat tempur yang akan digunakan hingga 30-40 tahun ke depan.

"Di dalam renstra memang tidak ada, ini memang buah pikiran dan Pak Menhan dengan masukan dari kami juga," ujar Kasau.

Mantan Pangkogabwilhan II ini mengaku, tim dari F-15 EX sudah menemuinya untuk membahas rencana pengadaan pesawat tempur tersebut.

"Ini sedikit informasi, F-15 EX timnya sudah datang ke saya. Saya tanya kalau hari ini kita sepakat unit awal pertama yang akan kita terima kira-kira kapan? Jawabannya ya kira-kira tahun 2027," kata Marsekal Fadjar.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022.

Pada lampiran PP itu memuat penguatan pertahanan. Terdapat dua indikator dalam rencana kerja tersebut.

Pertama berkaitan dengan pemenuhan minimum essential force (MEF) mencapai 86%. Kedua kontribusi industri pertahanan mencapai 50%. Guna menjalankan rencana tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran Rp29,5 triliun. Anggaran tersebut disiapkan untuk berbagai program kegiatan.

Pengadaan 23 jenis alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebesar Rp12,64 triliun. Selain itu ada juga pemeliharaan dan perawatan 20 jenis alutsista senilai Rp8,14 triliun.