Tjahjo Tegaskan ASN Tak Masuk Kriteria Penerima Bansos | Validnews.id

Selamat

Rabu, 01 Desember 2021

20 November 2021|16:04 WIB

Tjahjo Tegaskan ASN Tak Masuk Kriteria Penerima Bansos

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini menemukan data, terdapat 31.624 ASN yang menerima bantuan pemerintah

Penulis: Seruni Rara Jingga,

Editor: Nofanolo Zagoto

Tjahjo Tegaskan ASN Tak Masuk Kriteria Penerima BansosIlustrasi ASN. Antarafoto/dok

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo menyampaikan, memang belum ada aturan spesifik bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN) dilarang menerima bantuan sosial. Hanya saja, pada dasarnya pegawai ASN merupakan pegawai pemerintah yang memiliki penghasilan tetap.

“Oleh karena itu, pegawai ASN tidak termasuk dalam kriteria penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” ujar Menteri Tjahjo dalam keterangan pers, Sabtu (20/11).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai disebutkan bahwa penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga diatur bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak dan memiliki kriteria masalah sosial. Misalnya kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Berkaitan dengan sanksi atau hukuman yang diberikan, Tjahjo menilai perlu terlebih dahulu diperiksa lebih dalam apakah pegawai ASN tersebut dengan sengaja melakukan tindakan kecurangan ataupun penyalahgunaan wewenang dalam menetapkan atau memasukkan dirinya sebagai penerima bantuan sosial atau tidak. 

Selain itu, perlu dilakukan review terlebih dahulu mengenai mekanisme atau proses penetapan data penerima bantuan sosial oleh pemerintah daerah atau pihak terkait lainnya. Sehingga, dapat dilakukan validasi dan verifikasi penerima bansos yang memang berhak.

Tjahjo mengatakan, apabila terbukti bahwa PNS yang bersangkutan melakukan tindakan yang termasuk penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberikan hukuman disiplin.

"Hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahub 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," pungkas Tjahjo.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini menemukan data 31.624 ASN yang menerima bantuan pemerintah. Data tersebut ditemukan ketika Kementerian Sosial melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA