Selamat

Minggu, 16 Mei 2021

POLITIK

04 Mei 2021|19:46 WIB

Tito Tak Ingin Pemda Endapkan Anggaran Hingga Akhir Tahun

Pemda harus segera membuat program-program padat karya, sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional

Penulis: Seruni Rara Jingga,

Editor: Nofanolo Zagoto

ImageMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar melakukan percepatan dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun dengan program-program padat karya, sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi covid-19.

“Bapak Presiden menyampaikan bahwa sedapat mungkin program-program yang dibuat di tengah situasi pandemi ini adalah program-program yang padat karya. Program-program yang banyak mengajak rakyat membangun jalan, bendungan, dan lain-lain yang padat karya,” kata Tito dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 secara virtual, Selasa (4/5).

Tito berharap pemda dapat bekerja sama menggenjot realisasi APBD pada kuartal kedua. Menurutnya, realisasi APBD tahun 2021 penting karena akan menjadi landasan pemulihan ekonomi di tahun 2022.

“Q2 kita harapkan bisa meningkat pada bulan April, Mei, Juni. Nah ini untuk bisa melompat ke angka 7% tidak mungkin pemerintah pusat saja yang bergerak, pemda harus bergerak. Oleh karena itu, tolong belanjakan, diatur ritme belanja di daerah,” ujarnya.

Tito mengingatkan pemda agar realisasi APBD tidak ditumpuk di akhir tahun. Karena itu, ia telah memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri agar berkoordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk memonitor daerah yang belum merealisasikan APBD.

“Kalau penyebabnya karena memang tidak punya konsep untuk membelanjakan, tidak memiliki target, targetkan per quarter atau per triwulan. Berapa persen yang mau dibelanjakan, jangan digenjot di akhir tahun,” kata dia.

Selain itu, Tito berharap Kemenkeu dapat melakukan transfer dana ke daerah berbasis kinerja. Dengan harapan, APBD tidak akan ditumpuk atau hanya disimpan oleh daerah sampai akhir tahun.

“Jadi kalau kinerjanya ternyata belanjanya tidak bergerak, lebih baik transfernya ditahan dulu, supaya dibelanjakan dulu. Kalau seandainya sudah mulai mendekati mulai berkurang baru transfer,” imbuhnya.

Selanjutnya, ia juga meminta agar pemda memerhatikan proporsi belanja modal yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia ingin proporsi belanja modal lebih ditingkatkan, baik untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan demikian, diharapkan ekonomi akan semakin kuat.

Terakhir, ia mengingatkan soal kewenangan pemerintah pusat dalam mengawasi penggunaan APBD. Pemerintah pusat, kata dia, akan terus memperbaiki dan memberikan bimbingan teknis kepada pemda. Pemerintah pusat juga telah memanfaatkan sistem informasi dalam melakukan pengawasan guna menjamin transparansi penggunaan APBD.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER