NASIONAL
19 Maret 2025
18:35 WIB
Tito Soal Pengangkatan CASN 2024: Semakin Cepat Semakin Baik
Mendagri Tito Karnavian menekankan, instansi pemerintah tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer atau pegawai non-ASN sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
Penulis: Aldiansyah Nurrahman
Editor: Nofanolo Zagoto
Mendagri Tito Karnavian. Antara Foto/Dhemas Reviyanto
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan kepada pemerintah daerah (pemda) agar seluruh arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) segera ditindaklanjuti. Hal ini mesti dilakukan supaya tidak berimbas pada proses administrasi dan anggaran.
Ia juga menyampaikan Prabowo memberikan petunjuk agar perlu segera dilakukan analisis dan simulasi pengangkatan CASN 2024.
Tito meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota segera melakukan rapat internal dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, supaya simulasinya sesuai target.
Adapun ditargetkan paling lambat Juni 2025 untuk pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS), dan Oktober 2025 untuk pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Semakin cepat diselesaikan, semakin baik," ujar Tito, saat Rapat Koordinasi dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia secara hibrida, Rabu (19/3).
Baca juga: CASN Akan Ikut Orientasi Selama Menunggu Pengangkatan
Tito juga menegaskan bahwa penataan pegawai non-ASN atau honorer tidak akan bisa terselesaikan jika tidak ada keterlibatan aktif dari pemda. Sejak UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya, untuk mengisi jabatan ASN.
"Jadi amanat Undang-Undang (ASN) untuk tidak lagi mengangkat tenaga non-ASN harus diindahkan. Jadi saat ini kita selesaikan yang sudah ada (terdata dalam data base Badan Kepegawaian Negera/BKN), tidak boleh ada lagi pengangkatan honorer atau tenaga non-ASN ke depan,” jelasnya.
Baca juga: CASN Akan Ikut Orientasi Selama Menunggu Pengangkatan
Tito juga menegaskan bahwa penataan pegawai non-ASN atau honorer tidak akan bisa terselesaikan jika tidak ada keterlibatan aktif dari pemda. Sejak UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya, untuk mengisi jabatan ASN.
"Jadi amanat Undang-Undang (ASN) untuk tidak lagi mengangkat tenaga non-ASN harus diindahkan. Jadi saat ini kita selesaikan yang sudah ada (terdata dalam data base Badan Kepegawaian Negera/BKN), tidak boleh ada lagi pengangkatan honorer atau tenaga non-ASN ke depan,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyampaikan pihaknya bersama Kemendagri mengimbau seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah untuk mempercepat pengangkatan CASN 2024 sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian dan lembaga (K/L), serta pemda.
"K/L dan pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan, agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal.
Baca juga: 213 Instansi Minta Pengangkatan CASN Ditunda
Rini menegaskan, kepada seluruh K/L dan pemda sesuai arahan Prabowo untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam manajemen ASN.
Sejak 2005, kata dia, pemerintah telah memberikan banyak afirmasi untuk pengangkatan tenaga honorer untuk menjadi ASN.
"K/L dan pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan, agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal.
Baca juga: 213 Instansi Minta Pengangkatan CASN Ditunda
Rini menegaskan, kepada seluruh K/L dan pemda sesuai arahan Prabowo untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam manajemen ASN.
Sejak 2005, kata dia, pemerintah telah memberikan banyak afirmasi untuk pengangkatan tenaga honorer untuk menjadi ASN.
“Karenanya, terkait dengan proses penerimaan PPPK 2024, kebijakan ini diharapkan merupakan kebijakan afirmasi terakhir dan selesai di tahun ini,” tegas Rini.
Berdasarkan data per 28 Februari 2025, jumlah CASN Tahun Anggaran 2024 yang diperkirakan akan diangkat yaitu CPNS sebanyak 179.090, PPPK Tahap I sebanyak 677.638, dan PPPK Tahap II sebanyak 328.515.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menuturkan pada 18 Maret BKN telah menerbitkan surat Nomor: 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 kepada PPK Instansi Pusat dan Daerah terkait Penetapan Nomor Induk ASN Kebutuhan Tahun Anggaran 2024.
Berdasarkan data per 28 Februari 2025, jumlah CASN Tahun Anggaran 2024 yang diperkirakan akan diangkat yaitu CPNS sebanyak 179.090, PPPK Tahap I sebanyak 677.638, dan PPPK Tahap II sebanyak 328.515.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menuturkan pada 18 Maret BKN telah menerbitkan surat Nomor: 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 kepada PPK Instansi Pusat dan Daerah terkait Penetapan Nomor Induk ASN Kebutuhan Tahun Anggaran 2024.
“Semua permohonan penetapan nomor induk yang sudah disiapkan oleh daerah agar segera dikirimkan dan instansi yang sudah menerima pertek (pertimbangan teknis) tolong segera diterbitkan keputusan pengangkatannya, karena Juni adalah batas akhir untuk CPNS dan Oktober untuk PPPK,” pungkas Zudan.
