Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

03 Juli 2021|18:00 WIB

Terdampak Kebijakan Tak Ajek

Pemerintah yakin kebijakan pengentasan covid-19 berpihak pada rakyat menengah ke bawah

Penulis: Gisesya Ranggawari, Herry Supriyatna,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageIlustrasi penertiban pedagang kaki lima (PKL) saat PPKM. ANTARAFOTO/Muhammad Adimaja

BOGOR – Mahmudin, pedagang sate di kawasan Jembatan Merah, Bogor, mengatur siasat. Dia memutar otak, bagaimana agar dapur bisa tetap ngebul kala Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat diberlakukan.

Padahal, sudah setahun lebih koceknya serat pemasukan. Saat pandemi covid-19 datang, kerumunan warga diatur ketat. Termasuk lapak pedagang kaki lima (PKL) seperti usaha satenya. 

Mengacu Surat Edaran Wali Kota Bogor Nomor 440/3212-Huk.HAM, yang berlaku mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021, kegiatan masyarakat di tempat umum dibatasi. Hanya boleh terisi 25% dari kapasitas tersedia. Jam buka pun hanya sampai 20.00 WIB. 

“Saat normal, saya buka jam lima sore. Ikuti aturan pemerintah, jadi buka jam tiga sore,” tutur Mahmudin pada Validnews, Selasa (29/7). 

Belakangan, penghasilan Mahmudin kian merosot 30–50% selama masa penebalan PPKM Mikro. Meski demikian, dia tak terpikir untuk untuk mulai usaha lain.

Dia memilih bersabar dengan penghasilan minim ketimbang banting setir usaha lain.

"Sehari masih alhamdulillah saya bisa bawa pulang di atas Rp100.000 cukup buat makan saya keluarga dan modal juga," ungkap dia.

Masih di Kota Bogor, Yanto, penjual bubur ayam di Pasar Devris, bersiasat dengan pembatasan jam buka lapak hingga 20.00 WIB. Dia memilih menambah waktu jualan pada pagi hari. Padahal, Yanto semula spesialis berjualan pada malam hari.

Biasanya, Yanto membuka tenda buburnya mulai pukul 18.00 WIB sampai subuh sekitar pukul 05.00 WIB. Namun, setelah penerapan PPKM Mikro, dia membuka lapaknya dua sesi.

Pagi, dia berjualan mulai pukul 07.00 WIB sampai 11.00 WIB. Sorenya, dia kembali berjualan dari pukul 17.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB.

"Alhamdulillah hasilnya tidak terlalu jauh. Hanya beda 10-20% mungkin. Tapi lebih capek dan memakan waktu serta tenaga. Karena kan saya jadi bulak-balik menyiapkan tendanya," tutur Yanto.

Namun, kebijakan PPKM Darurat yang berlaku sejak 3 hingga 20 Juli 2021, membuat. PKL seperti Mahmudin dan Yanto pusing cari siasat. Kini, mereka dilarang melayani makan di tempat. Aturan waktu pun masih berlaku.  

Berbeda dengan yang sudah bermitra dengan market place atau platform tertentu, PKL keliling dan semacam Yanto dan Mahmudin tak mudah mencari nafkah.

Ukur Konsistensi
Gerak ekonomi memang menjadi salah satu pertimbangan menerapkan PPKM Darurat, daripada lockdown. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ini dalam pengumuman kebijakan ini.  

Lagipula, Jokowi memandang bahwa PPKM memiliki esensi yang sama dengan lockdown atau karantina wilayah.

"Saya sampaikan bahwa PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu, tidak perlu dipertentangkan," kata Jokowi dalam konferensi pers di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6). 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan juga menyampaikan alasan mengapa PPKM Darurat dilakukan.

Luhut, yang ditunjuk sebagai koordinator PPKM Darurat Jawa dan Bali menjelaskan, pemerintah kali ini tidak hanya akan memberikan penanganan covid-19 dari aspek kesehatan. Namun, lebih luas lagi.

"Presiden memberi instruksi ini bukan sekadar penanganan covid-19 tapi penanganan rakyat marginal supaya penderitaannya jangan bertambah. Perintah presiden itu loud and clear, jangan sampai rakyat menderita berkelanjutan," kata Luhut dalam konferensi pers, Kamis (1/7).

Luhut memastikan, kebijakan pemerintah selama masa pandemi ini akan selalu mengarah pada perlindungan masyarakat rentan, yaitu menengah ke bawah. 

Terhadap kebijakan ini, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Zubairi Djoerban menilai, PPKM Darurat perlu terus dipantau dan dievaluasi. Ia khawatir, penerapannya di lapangan tidak maksimal.

Menurutnya, perlu pemantauan dalam satu pekan ke depan. Agar memastikan apa yang diatur benar-benar diterapkan. Misalnya, mal dan tempat ibadah 100% ditutup, dan sektor non-esensial juga work from home (WFH) 100%.

"Kelihatannya so far so good. Tapi kita lihat ke depannya seperti apa, kalau kurang ya kita evaluasi dan ingatkan lagi," ucap Zubairi kepada Validnews, Selasa (29/7).

Penggalan Kebijakan
Namun, pandangan lain diutarakan pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest, Agus Pambagio menukas, sejak awal pemerintah sudah lalai dalam menangani pandemi ini.

Alhasil, Indonesia harus menghadapi gelombang baru covid-19, imbasnya warga seperti Mahmudin dan Yanto ikut terdampak.

Agus mengaku ragu, penerintah akan sukses menangani lonjakan kasus baru ini. Sejauh pengamatan dia, pemerintah terkesan tidak siap dan kebijakan yang dibuat hanya sebatas di mulut saja.

Ia menjabarkan, misalnya untuk angka testing covid-19 saja, Indonesia masih di angka 20–40 ribu orang per hari. Angka ini berada jauh di bawah India yang melakukan testing 200 ribu orang per hari.

Agus menyarankan, Indonesia seharusnya mengambil langkah dengan meniru Singapura dan Malaysia yang melakukan lockdown. Minimal dilakukan di Pulau Jawa, barang sebulan atau dua bulan. Dengan syarat, negara harus membayar insentif ke masyarakat per hari.

"Biayanya mungkin lebih kecil ketimbang mengalokasikan ke bantuan sosial (bansos). Ujungnya korupsi," cetus Agus dalam perbincangan bersama Validnews, Selasa (29/6).

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Bambang Istianto punya persepsi sama. Kebijakan PPKM Darurat, menurutnya terkesan setengah-setengah.

Bambang menilai, pemerintah juga sejatinya mampu jika memberikan bantuan sosial atau sembako setiap harinya kepada masyarakat selama lockdown. Ia meyakini, persoalan dana dan anggaran juga bukan menjadi masalah.

"Ada kok (dana) untuk memberikan bantuan. Tinggal dipetakan kebutuhannya apa saja, misalkan untuk petani apa, PKL apa. Nah tentunya harus ada alokasi dana bagi yang rentan itu, karena harus di-support-kan," ucap Bambang kepada Validnews, Kamis (1/7).

Ia menjelaskan, ada beberapa faktor yang juga menjadi problem. Selain masih dibukanya penerbangan internasional, masyarakat Indonesia sendiri dinilai Bambang juga belum sepenuhnya patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan (prokes).

Terlebih, penegakan hukum terhadap pelanggar prokes di lapangan juga belum tegas dan optimal.

Belum lagi, ada juga kepala daerah yang mbalelo mengambil kebijakan berbeda sikap dengan pemerintah pusat.

Daya Juang
Sosiolog dari Universitas Indonesia, Rissalwan Lubis mengungkapkan soal disiplin prokes. Dia menilai, warga kini sudah masuk ke tahap pandemic fatigue atau kelelahan pandemi .

Masyarakat juga merasa selalu disalahkan dengan kebijakan yang ada. Padahal, jika mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, masyarakat merupakan korban dan dianggap tidak bersalah.

Dia mengkhawatirkan dampak kebijakan yang tak tegas sanksinya, mengarah ke anomi; masyarakat sudah tidak percaya kepada nilai yang berlaku umum, termasuk norma hukum.


Jadi, masyarakat mulai mementingkan kebutuhan individunya masing-masing sesuai nilai yang dipercayainya. Ini bisa berimbas pada hilangnya budaya kebersamaan.

"Padahal kan harusnya bersatu ya di masa sekarang ini. Tapi mau bantu bagaimana, secara individu saja susah mencari nafkah. Kita dibatasi tanpa ada kejelasan," jelasnya.

Salah satu yang diharapkannya dilakukan pemerintah adalah minimal menutup pintu internasional dan menutup pintu terkecil di kecamatan zona merah.

Sementara di zona terkecil RT/RW, karantina wilayah bisa dimodifikasi dengan pendirian dapur umum untuk warga terdampak. 

Soal anggaran, sesuai  UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, pemerintah punya kewenangan menggunakannya.

Dengan demikian, warga seperti Mahmudin, Yanto dan lainnya yang mengais rezeki hari ini untuk makan hari itu juga, tetap terjaga pasokan pangannya. (Gisesya Ranggawari, Herry Supriyatna)

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA