Tenaga Kerja Butuh Kebijakan Adaptif di Era Digitalisasi

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi, menekankan pentingnya kebijakan yang adaptif pada era digitalisasi. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi di Jenewa, Swiss, pekan ini. Pertemuan itu membahas tantangan dan peluang digitalisasi, salah satunya kecerdasan buatan di dunia kerja.

"Indonesia berkomitmen terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif dan memahami pentingnya mengadopsi kemajuan teknologi sambil melindungi hak dan kesejahteraan angkatan kerja," papar Anwar melalui keterangan tertulis, Rabu (13/3).

Dia melanjutkan, digitalisasi telah mengubah pasar tenaga kerja, organisasi kerja, struktur pekerjaan, dan sifat pekerjaan. Digitalisasi juga membuka peluang untuk efisiensi dan peningkatan produktivitas kerja.

Pemerintah pun disebutnya telah menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif untuk merespons digitalisasi. Hal ini untuk memastikan peningkatan keterampilan pekerja yang sesuai dengan ekonomi digital. Selain itu, memastikan pengembangan dunia kerja yang berkelanjutan.

"Ini penting untuk menciptakan kebijakan inklusif yang mempromosikan manajemen talenta dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berkontribusi pada angkatan kerja," terang dia.

Dalam pertemuan itu, Kemenaker mendorong kerangka regulasi yang melindungi hak pekerja, memastikan martabat mereka, pemenuhan diri, dan perlakuan yang adil di era digital. Kemenaker juga mengajak seluruh negara untuk ikut serta dalam upaya menciptakan masa depan kerja yang inklusif dan adil bagi semua.

Sejumlah ahli turut hadir dalam pertemuan tersebut. Kehadiran mereka bertujuan memberi informasi kepada Governing Body International Labour Organization (GB ILO) terkait perkembangan terbaru di bidang ketenagakerjaan.