c

Selamat

Senin, 17 November 2025

NASIONAL

09 Februari 2022

15:56 WIB

Tangani Konflik Desa Wadas, Polisi Mesti Humanis

Cara humanis dan dialog agar konflik tak menimbulkan kerugian dan korban di kemudian hari.

Penulis: Gisesya Ranggawari

Editor: Leo Wisnu Susapto

Tangani Konflik Desa Wadas, Polisi Mesti Humanis
Tangani Konflik Desa Wadas, Polisi Mesti Humanis
Ilustrasi bentrokan. ANTARA

JAKARTA – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan prihatin atas kejadian di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Ia mendesak agar aparat kepolisian menerapkan cara humanis dalam penyelesaian persoalan di Desa Wadas.

"Dialog-dialog dan cara humanis perlu dilakukan sehingga tidak terjadi konflik yang merugikan semua pihak," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/2).

Menurut dia, pemerintah juga perlu menjalin komunikasi lebih dalam. Misalnya, mengajak warga atau perwakilan tokoh setempat untuk berdialog merumuskan keputusan yang diambil soal pembangunan bendungan tambang di Desa Wadas.

Menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta masih terdapat 73% warga Desa Wadas yang menolak pembangunan Bendungan Bener yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mayoritas warga menolak karena pembangunan bendungan tersebut bisa memicu hilangnya mata pencaharian warga yang umumnya mengandalkan tanah pertanian tempat calon pembangunan Bendungan Bener tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh mempertanyakan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait proses pembangunan Bendungan Bener yang masuk sebagai proyek strategis nasional (PSN).

"Sejak proyek ini dicanangkan empat tahun lalu, warga Desa Wadas menolak desanya menjadi lokasi penambangan batu quarry andesit untuk kepentingan pembangunan proyek Bendungan Bener. Lalu dimana peran Forkopimda," cetus dia.

Untuk itu, Pangeran menyarankan agar pengukuran tanah lahan untuk pembangunan Bendungan Bener yang menjadi awal terjadinya konflik disetop sementara. 

Menurut dia, perlu didiskusikan terlebih dahulu demi kebaikan bersama.

"Untuk menghindari konflik dan akibat tragis yang bakal ditimbulkannya, menurut saya sebaiknya pemangku kepentingan menghentikan dulu pengukuran tanah sebelum tercapainya kesepakatan bersama," sebut dia.

Di sisi lain, Politisi PAN ini juga menyesalkan kekerasan aparat terhadap warga Wadas yang menolak pembangunan. Ia berharap polisi mengedepankan pendekatan dialog dengan warga, bukan dengan cara yang sewenang-wenang.

"Terjadinya eskalasi kekerasan antara aparat kepolisian dengan warga mestinya wajib dihindari bersama. Harapan saya, aparat kepolisian Polres Purworejo tetap mengedepankan pendekatan dialog dengan warga," tutur Pangeran.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar