Tampung Pengungsi Gaza, Penegak Hukum Mesti Paham Ini

JKARTA - Ketua Suaka, Atika Yuanita Paraswaty mengingatkan apparat penegak hukum, pengungsi dari luar negeri mesti tunduk para peraturan di Indonesia.

“Sehingga mereka tetap harus dilayani penegak hukum negara tempat mengungsi, jika menjadi korban tindak pidana,” urai Atika kepada Validnews, Jumat (15/8).

Menurut catatan Suaka, selama ini pengungsi punya kendala memperoleh haknya berkaitan dengan kasus pidana. 

“Jadi, dia (pengungsi) memang harus patuh juga dengan tunduk pada hukum di Indonesia, termasuk salah satunya hukum pidana dan juga berimplikasi pada nanti hukum acara pidananya,” ujarnya di Jakarta Selatan, Jumat (15/8).

Baca juga: Publik Khawatir Infrastruktur Galang Untuk Pengungsi Gaza   

Atika menjelaskan, pengungsi memiliki keterbatasan sebagai pihak yang melapor atau pun sebagai pihak yang dilaporkan.

Misalnya, ketika pengungsi melaporkan kejadian ke APH, mereka akan ditanyakan identitas diri. Namun, karena tidak bisa menunjukkan, laporannya menjadi terabaikan.

“Tidak bisa pengungsi diberlakukan sama. Mereka juga bahkan tidak punya ID yang diakui oleh pemerintah. Jadi hal-hal yang administratif prosedural itu banyak hambatan yang dialami sama kawan-kawan,” ujar Atika

Sedangkan, jika mereka terlibat tindak pidana, karena tak memahami Bahasa Indonesia, mereka tak bisa mendapat penjelasan dari penegak hukum.

Begitupun, ketika kasus pengungsi melapor, tapi ditolak APH, karena polisi tidak memahami bahasa yang digunakan.

Suaka mengingatkan APH untuk kreatif mencari solusi pentasan perkara yang melibatkan pengungsi.

Ia pun menegaskan pentingnya peran pendamping pengungsi dari komunitas pengungsi itu sendiri untuk membantu menerjemahkan bahasa yang digunakan pengungsi.

Selain itu, warga di sekitar lokasi pengungsian dia imbau untuk turut menjaga kondisi sekitar wilayahnya agar aman.