Survei: Publik Ingin Ada Oposisi Kuat Di DPR

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengatakan mayoritas publik menghendaki ada oposisi yang kuat di DPR untuk mengontrol jalannya pemerintahan Prabowo. Setidaknya ada 51,3% responden menyatakan kehendak tersebut dalam survei.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyebutkan sebanyak 41,3% menyatakan sebaiknya partai-partai di DPR sebaiknya bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo demi persatuan nasional. Lalu, sebanyak 7,5% memilih tidak tahu atau tidak jawab.

”Jadi memang meskipun yang sepakat sebaiknya semuanya gabung ke pemerintahan cukup banyak, tapi kalau kita perhatikan di sini, masih 50% lebih masyarakat menyatakan perlu oposisi yang kuat di DPR,” katanya, dalam jumpa pers secara virtual, Rabu (5/2).

Djayadi menyampaikan, secara gender, responden laki-laki yang menyatakan setuju perlu ada oposisi kuat jumlahnya lebih tinggi.

“Kalau dari segi usia, cenderung hampir sama. Dari segi etnis, yang menyatakan perlu oposisi yang kuat itu, yang menyatakan tidak perlu hanya di kalangan masyarakat Minang. Yang lain menyatakan perlu, meskipun jumlah persentasenya tidak merata ya,” tambahnya.

Sementara dari segi pendidikan, hasil survei menunjukkan, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin banyak responden yang menginginkan oposisi yang kuat.

Begitupun dari segi pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, makin banyak jumlah responden yang menginginkan oposisi yang kuat di DPR.

Untuk desa dan kota, jauh lebih banyak masyarakat perkotaan yang menginginkan adanya oposisi yang kuat di DPR dibandingkan dengan masyarakat pedesaan.

Dari segi wilayah juga sama. Umumnya seluruh masyarakat di berbagai wilayah itu menginginkan ada oposisi yang kuat di DPR.

Kehendak mayoritas publik ini, menurut Djayadi, adalah hal yang positif. Sebab, akan sulit membayangkan demokrasi berjalan dengan baik, apabila 100% partai ikut dalam pemerintahan di DPR.