Sumsel Diminta Antisipasi Karhutla Jelang Puncak Kemarau

PALEMBANG - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengantisipasi karhutla menjelang puncak musim kemarau tahun 2025.

Hanif mengatakan, wilayah Sumsel seluas 8,7 juta hektare memiliki lahan gambut 2,1 juta hektare, atau sekitar 23% dari total luasnya. Maka dari itu, dibutuhkan upaya luar biasa bila lahan gambut terbakar.

"Oleh karenanya, pencegahan akan jauh lebih efektif dibandingkan penanggulangan apabila sudah terjadi kebakaran. Tapi, kondisi gambut saat ini relatif stabil, ini perlu kita jaga," katanya saat apel siaga kesiapsiagaan peralatan, perlengkapan dan personel untuk menghadapi karhutla Sumsel di Palembang, seperti dilansir Antara, Selasa (29/7). 

Ia menjelaskan inovasi peralatan dalam penanganan karhutla akan terus dilakukan, termasuk dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk menurunkan potensi karhutla di Sumsel.

"Kemudian, untuk mencegah karhutla ada 3 helikopter water bombing yang kita siapkan untuk Sumsel, sehingga pemadaman tak hanya dari darat saja, tapi juga ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau bisa teratasi," ujarnya.

Menurutnya, Sumsel menjadi wilayah yang rawan terhadap karhutla bersama dengan 9 provinsi lain. Total kejadian karhutla di wilayah itu sebanyak 98 kejadian dengan luasan lebih dari 43 hektare.

"Kebakaran ini bisa terjadi jika ada upaya membakarnya. Kami juga meminta Panglima TNI dan Kapolda untuk melakukan tindakan terhadap pembakaran lahan, tidak segan-segan melakukan tindakan hukum yang diperlukan," kata Hanif.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan upaya pengendalian karhutla di Sumsel telah dilakukan melalui OMC dan perbantuan helikopter untuk water bombing dan patroli.

"OMC yang kita lakukan mudah-mudahan bisa ada hujan. Sore ini mudah-mudahan hujan dan titik api bisa padam," ujarnya.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan target Sumsel tahun ini bisa zero asap, sehingga diharapkan kejadian karhutla tahun-tahun sebelumnya tak terjadi di tahun 2025.

"Target kita zero asap. Proteksi kita paling penting adalah kesehatan masyarakat, kita punya layar Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di tengah kota. Alhamdulillah, kita termasuk yang minim, karena kemarau lembab," kata dia.

Status Darurat Karhutla
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 30 November 2025 usai 47 hektare lahan di sejumlah wilayah terbakar.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Selasa (29/7) mengatakan, penetapan status itu menyusul karhutla pada Minggu (27/7) di Kabupaten Musi Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir, dan Ogan Ilir.

BNPB mengonfirmasi karhutla di Sumatra Selatan menjadi bagian dari delapan bencana yang tercatat sepekan terakhir, di mana karhutla merupakan kejadian bencana yang paling dominan pada periode tersebut, per 29 Juli 2025, tercatat 47 hektare lahan mineral dan gambut terbakar di Sumatra Selatan.

Berdasarkan sistem pemantauan satelit, BNPB juga melaporkan saat ini masih terpantau 21 titik panas di Sumatra Selatan.

Ia menyebutkan titik panas tersebut menunjukkan potensi kebakaran baru yang tetap perlu diwaspadai selama puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus 2025.

Untuk memastikan kesiapan dan memperkuat koordinasi lapangan, kata dia, Kepala BNPB Suharyanto diagendakan meninjau langsung lokasi terdampak karhutla di Sumatra Selatan pada Selasa siang.

Kepala BNPB beserta rombongan diagendakan melaksanakan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan tim gabungan TNI, Polri, BPBD, dan Manggala Agni Kementerian Kehutanan Daerah Operasi Sumatra XVII serta relawan masyarakat peduli api guna mengintensifkan patroli darat dan sosialisasi pencegahan kepada masyarakat sekitar kawasan rawan.

BNPB mengimbau seluruh pemangku kepentingan di daerah tersebut meningkatkan kewaspadaan, khususnya di wilayah dengan risiko tinggi, seperti lahan gambut, semak belukar, dan area konsesi perkebunan yang rawan terbakar selama musim kemarau.