Selamat

Rabu, 12 Mei 2021

POLITIK

01 Mei 2021|16:05 WIB

Status Teroris KKB, Bahayakan Keselamatan Warga Sipil Papua

Ada potensi eskalasi kekerasan dan pelanggaran HAM

Penulis: Herry Supriyatna,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageIlustrasi Terorisme. Shutterstock/dok

JAKARTA - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk menilai kembali dan mencabut penetapan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai kelompok teroris.

Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyudi Djafar menilai, penetapan KKB sebagai kelompok teroris akan berdampak serius bagi keamanan warga sipil di Papua. Serta, berpotensi menyebabkan tingkat eskalasi kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua kian meningkat. 

Lebih dari itu, ELSAM juga berpandangan, penetapan itu hanya akan memperkuat institutionalised racism politics tak terkecuali dalam penegakan hukum. "Karena akan berdampak serius bagi persoalan HAM," urai Wahyudi melalui keterangan tertulis dua LSM itu, Sabtu (1/5).

Pada Kamis (29/4) pemerintah pusat melalui Menko Polhukam menetapkan KKB dan organisasi yang berafiliasi di Papua sebagai Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).  Atas dasar itu, pemerintah meminta kepada semua aparat keamanan terkait untuk melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur terhadap organisasi-organisasi tersebut.

Secara yuridis, pemerintah mendasarkan keputusannya ini pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Namun, pada dasarnya Pasal 5 UU Terorisme, telah membatasi implementasi yang dilakukan oleh negara atas UU ini. Karena secara tegas mengecualikan terorisme dari tindak pidana politik.

Pembatasan tersebut membuat berbagai bentuk kejahatan terhadap keamanan negara, seperti makar dan bentuk-bentuk separatisme lainnya, tidak masuk dalam kualifikasi sebagai kejahatan terorisme.

Dengan demikian, keputusan Pemerintah Indonesia melalui Menkopolhukam mengenai status teroris TPNPB-OPM tak lebih dari keputusan serampangan yang berpotensi menodai status Indonesia sebagai negara hukum menjadi negara kekuasaan (machtstaat).

Penyematan label ini bertujuan untuk membasmi satu gerakan yang berakar pada aspirasi etno-nasionalis, menurut Wahyudi, justru hanya akan membawa dampak destruktif yang mengorbankan nilai-nilai HAM. 

Oleh karena itu, ICJR dan Elsam meminta Jokowi untuk menempuh jalan damai dengan cara-cara dialog yang bermartabat melibatkan seluruh aktor pemangku kepentingan yang terlibat dalam perjuangan Papua selama ini.

Presiden Jokowi, kata dia, harus melakukan pendekatan persuasif dengan mengedepankan dialog dengan semua elemen masyarakat di Papua, alih-alih menggunakan pendekatan represif dan militeristik.

"Jokowi harus memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengevaluasi kembali operasi-operasi keamanan di Papua, yang menjadi dasar pengiriman atau penambahan pasukan TNI-Polri di Papua, sampai dengan jelasnya status keamanan di Papua," imbuh Wahyudi. 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

INFOGRAFIS

TERPOPULER