Sjafrie Akan Revitalisasi Struktur Organisasi Di Kemenko Polkam

JAKARTA - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan akan merevitalisasi struktur organisasi yang ada di dalam Kementerian Koordinasi bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) selama dia menjadi Menko Polkam ad interim.

"Itulah sebabnya saya datang ke sini untuk memberikan pengarahan. Arahan saya adalah revitalisasi organisasi di Kementerian Koordinator Polkam," kata Sjafrie saat jumpa pers usai memimpin rapat koordinasi perdana sebagai Kemenko Polkam ad interim di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, seperti dilansir Antara, Selasa (9/9).

Pernyataan tersebut dilontarkan Sjafrie kala menjawab pertanyaan wartawan tentang arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepadanya saat ditunjuk sebagai Kemenko Polkam ad interim.

Sjafrie mengatakan, dirinya diberi kewenangan untuk mengambil langkah efektif dan efisien agar jajaran Kemenko Polkam bisa bekerja dengan efektif dan efisien.

Tidak hanya di internal Kemenko Polkam saja, Sjafrie juga akan melakukan langkah-langkah agar koordinasi antarkementerian dan lembaga di bawa Kemenko Polkam bisa berjalan dengan maksimal.

Namun demikian, Sjafrie tidak menjelaskan secara rinci terkait revitalisasi organisasi di internal Kemenko Polkam.

Sebelumnya, Kemenko Polkam saat masih dipimpin Budi Gunawan memiliki banyak desk khusus untuk menangani berbagai kasus seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemberantasan narkoba, korupsi hingga desk perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI).

Saat ditanya apakah desk tersebut akan dilanjutkan di era kepemimpinan Sjafrie, dia tidak mau menjawab hal tersebut secara langsung.

"Jangan tanya pak Menko Polkam sebelumnya. Kalau tanya sama saya, apa yang mau bapak kerjakan," jawab Sjafrie.

"Saya tadi sudah menjelaskan bahwa fokus saya adalah memberikan peran, tugas, dan fungsi para deputi, staf ahli, sesmenko, dan wakil menteri koordinator untuk menjalankan tugasnya," tambah dia.

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam dalam acara pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).

Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.