Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

28 Juni 2021|21:00 WIB

Setengah Hati Membatasi

Para penjaja kuliner malam menyoroti minimnya sosialisasi PPKM Mikro

Penulis: Wandha Nur Hidayat,

Editor: Nofanolo Zagoto

ImageIlustrasi penindakan pemilik lokasi usaha kuliner yang melewati batas aturan waktu operasional di Kota Medan, Sabtu (26/6/2021) ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Lmo

JAKARTA – “Ayo, di sini masih muat,” seru seorang juru parkir berompi hijau, meyakinkan pemotor berboncengan yang hendak parkir. Malam itu, sekitar pukul sepuluh, lahan parkir dari sebuah rumah makan masakan khas Pariaman tampak sesak oleh barisan sepeda motor.

Kuliner malam yang berlokasi di pinggir jalan besar wilayah Rawa Belong ini memang jarang sepi pembeli. Di dalamnya, pelayan mondar-mandir mencatat dan mengantar pesanan.

Sementara lima orang staf lainnya tangkas mengolah bahan mentah di dapur.

Kesibukan dapur yang berkonsep terbuka menjadi tontonan para pembeli yang sedang menunggu, atau menyantap makanan. Hanya dua dari tiga belas meja makan yang belum terisi.

Setiap meja rata-rata diisi dua orang dengan posisi berhadapan. Social distancing tak tampak berlaku di sini.

Pemandangan itu bertolak belakang dengan ketentuan pemerintah untuk mengatasi pandemi covid-19. Pasalnya, di atas jam delapan malam, restoran atau rumah makan hanya boleh melayani take away atau pesan antar selama PPKM Mikro mulai 22 Juni hingga 5 Juli.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro mengaturnya. Lalu, juga Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro, sebagai aturan turunannya.

Menurut WHO–badan dunia yang mengurusi kesehatan–rumah makan atau restoran merupakan salah satu dari enam tempat paling rawan penularan covid-19. Sejumlah klaster penularan dari rumah makan sempat muncul dan meningkat, antara lain di Tangerang, Semarang, Sukoharjo, dan Kota Malang.

Pengelola rumah makan, Hendriko, mengaku belum tahu tentang perpanjangan PPKM Mikro dan pembatasan jam layanan dine in. Belum pernah sekalipun ia mendapat sosialisasi dari utusan RT/RW, kelurahan, kecamatan, atau dari aparat keamanan.

“Kami benar-benar enggak tahu dan kami pun belum dapat imbauan sama sekali. Jadi memang belum tahu,” ungkap laki-laki berusia 32 tahun asal Kota Padang, Sumatera Barat, itu kepada Validnews, Jumat (25/6).

Selama ini, sependek pengetahuannya, rumah makan hanya diwajibkan membatasi kapasitas maksimal 50% untuk dine in agar ada pembatasan jarak (social distancing). Namun, itu juga keliru karena, berdasarkan kedua regulasi tadi, seharusnya kapasitas maksimal hanya 25%.

Turunkan Omzet
Hendriko mengamati tidak ada perbedaan yang cukup kasatmata meski PPKM Mikro sudah berjalan sejak tiga hari lalu. Pembeli cukup ramai saban malam. Jalanan di depan juga tetap hiruk pikuk. Pada jam-jam tertentu, macet masih menjadi pemandangan rutin.

Razia kepatuhan protokol kesehatan belum sekalipun dilihatnya. Termasuk razia rumah makan yang melayani dine in di luar ketentuan.

Memang beberapa kali sempat dilihatnya rombongan Satpol PP di Jalan Rawa Belong. Akan tetapi, Satpol PP itu hanya melintas, tak lebih.

“Mungkin belum razia daerah sini, bukan berarti enggak. Tujuan mereka, misalnya, ke Grogol karena kebetulan lewat sini. Terus minggu selanjutnya di daerah Kelapa Dua. Tetapi pemerataan (razia) itu pasti ada lambat laun,” kata Hendriko.

Laki-laki yang juga bertugas sebagai koki itu sebenarnya agak keberatan jika harus membatasi dine in sampai jam delapan malam. Sebagai rumah makan yang beroperasi mulai jam lima sore hingga dua malam, pembatasan itu terang berdampak besar buat omzetnya.

Pembelinya justru kebanyakan datang antara jam delapan hingga sepuluh malam. Tidak jarang calon pembeli akhirnya pilih mengurungkan niat membeli makan ketimbang harus take away. Bagi beberapa orang, menurut dia, dine in justru menjadi kebutuhan saat mood tertentu.

“Biasanya ada customer yang datang dari jauh ke sini ternyata tidak bisa makan di tempat atau harus take away. Secara tidak langsung itu mengurangi rasa mereka ingin makan di luar (rumah). Kadang-kadang mereka terpikir, ‘Ah enggak jadi’,” ujarnya.

Dia tidak mau masa suram seperti pada awal pandemi berulang. Kala itu, omzetnya turun minimal 40%. Bahkan, dia terpaksa menutup resto selama satu bulan.

Dia mengaku tidak sanggup mengimbangi pemasukan dengan biaya produksi termasuk upah pekerjanya.

Kini, Hendriko mengaku bersedia membatasi waktu dine in hingga jam delapan malam. Aturan itu, bagaimanapun, dianggap patut disyukuri sepanjang tidak membatasi penuh jam operasional rumah makan. 

“Kalau sekiranya disuruh take away mulai jam sekian ya sudah enggak apa-apa. Itu masih mending, yang penting usaha kami masih jalan,” imbuhnya.

Kurang Signifikan
Muklis, pengusaha makanan Aceh, juga belum tahu ketentuan batas waktu dine in di rumah makan. Wajar saja jika wajannya tak pernah jauh dari tungku selama 24 jam, seperti hari-hari biasanya. Pembatasan yang dipahami, lagi-lagi, hanya soal jumlah pembeli untuk dine in.

Pengelola rumah makan di wilayah yang sama, mengaku belum pernah mendapat informasi tentang perpanjangan PPKM Mikro. Selama tidak ada pengawasan atau razia, sepanjang itulah baginya situasi tidak jauh berbeda dari masa sebelum pagebluk melanda.

Anggapan ini berangkat dari kenyataan sehari-hari yang dia lihat di sekitarnya. Di situ, seolah tidak ada situasi genting lonjakan kasus covid-19 selama satu-dua pekan belakangan.

“Jalanan ramai terus, enggak ada pembatasan. Masa, tempat makan dibatasi,” ujarnya kepada Validnews, Sabtu (27/6).

Lagipula, batas dine in jam delapan malam diklaim tidak berpengaruh besar jika tujuannya mencegah penularan covid-19. Alasannya, rumah makan miliknya kecil dengan lima empat dan delapan kursi. Ruangannya juga terbuka karena menghadap jalan tanpa partisi.

Akan tetapi, Muklis sedikit keberatan dengan aturan itu. Bagi sebagian besar orang, makanan yang dijualnya cenderung lebih nikmat disantap saat malam. Jadi saat langit bertabur bintang itulah ia lebih banyak mendulang cuan.

“Ini masuknya kan kuliner malam. Kalau siang mungkin orang lebih banyak makan sayur matang di warteg,” kata dia.

Tri, pembeli di rumah makan Hendriko, berpendapat efektivitas pembatasan waktu dine in tidak bisa dipukul rata untuk semua rumah makan. Dia menilai kebanyakan rumah makan justru ramai pada siang hari, di mana penerapan batas kapasitas 25% pengunjung juga tak ketat.

“Semenjak pandemi itu saya lihat restoran-restoran yang suka saya kunjungi justru kalau malam sepi, yang dine in sedikit. Justru siang, di jam makan siang, dari jam sebelas sampai jam dua itu ramai,” ucap Tri.

Tidak Efektif
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan terus terjadi lantaran penerapan PPKM Mikro belum diawasi secara konsisten. Akhirnya, berbuntut juga pada pemberian sanksi yang belum benar-benar ditegakkan.

Di DKI Jakarta sendiri, berdasarkan Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19, ada enam jenis sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, atau penanggung jawab rumah makan atau restoran.

Keenam sanksi itu diberikan secara berjenjang apabila tetap mengulangi pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, denda administratif paling banyak Rp50 juta, pembubaran kegiatan, penghentian sementara kegiatan, pembekuan sementara izin, hingga pencabutan izin.

“Ya memang tidak ada cara lain selain mengurung masyarakat dengan sanksi yang tegas itu. Kalau tetap seperti ini tidak bisa. Masalahnya covid-19 itu menular lewat mobilitas masyarakat. Jadi yang dikunci mobilitasnya itu,” ucap Trubus kepada Validnews, Minggu (27/6).

Namun, dia berpendapat, penanganan covid-19 dengan skema PSBB ataupun PPKM Mikro terbukti tidak efektif. Pemerintah harus mengambil langkah karantina wilayah sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Karantina wilayah dilakukan dengan lockdown secara parsial hanya pada daerah-daerah dengan zona risiko tinggi atau zona merah.

Aturan ini dinilai akan lebih kuat dan ketat dibanding PPKM Mikro yang tidak diatur di dalam undang-undang itu.

Selama lockdown, penduduk yang berada di wilayah itu harus diberi jaring pengaman sosial untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi tidak ada alasan untuk mereka beraktivitas di luar rumah untuk bekerja atau mencari makan.

“Memang agak sulit dalam praktiknya, tapi harus dilaksanakan,” urai dia.

Menurut Trubus, keterbatasan anggaran seharusnya tak bisa jadi alasan pemerintah untuk tidak sanggup membiayai kebutuhan pokok masyarakat. Sebab, hanya zona merah yang lockdown. Sedangkan zona lain tetap boleh beraktivitas dengan pengawasan protokol kesehatan.

“Pemerintah pusat memfasilitasi saja, membantu anggaran, dan segala infrastrukturnya. Tetapi yang punya kewenangannya daerah karena daerah itulah yang tahu kondisi masyarakatnya,” imbuhnya.

Dia mengingatkan, satu-satunya penentu keselamatan publik adalah kebijakan yang bijaksana. Ini juga harus didukung kepekaan masyarakat dalam menghadapi krisis kesehatan ini. Banyaknya jumlah korban dan berlanjut-tidaknya pandemi, bergantung pada dua hal tersebut. Tidak hal lainnya.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA