Setelah Berkali-Kali Uji Coba, DKI Nyatakan Siap Jalani Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan siap untuk menerapkan program makan bergizi gratis di masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Uji coba yang dilakukan berkali-kali memantapkan Pemprov DKI untuk menjalankan program tersebut

"Kami serahkan mekanisme ke pemerintah pusat. Tapi pemerintah daerah DKI sudah sangat siap mendukung program makan gratis di Jakarta," kata Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (10/10).

Heru menyampaikan selama ini pihaknya telah melakukan uji coba makan bergizi gratis kepada sekolah-sekolah di Jakarta. Fokus uji coba antara lain terkait menu serta rasa makanan.

"Saya fokusnya adalah uji coba itu untuk, pertama masalah menu, kedua masalah rasa, khususnya anak-anak SD, kalau anak SMA kemarin gampang, SMP juga. Hal utama menjadi perhatian saya adalah SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kira-kira seperti itu," jelas Heru.

Menurut Heru anak-anak SD lebih suka lauk telur dan ayam, namun kurang suka sayur-sayuran. Adapun menu makan siang bergizi gratis yang diujicoba senilai Rp25 ribu. Menurutnya, anggaran makan bergizi gratis yang pas di Jakarta adalah di kisaran Rp20-25 ribu.

Pangan Lokal
Sementara itu, Koordinator Bidang Pangan Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Ifan Martino memastikan, desain makan bergizi gratis memanfaatkan pangan lokal untuk kedaulatan pangan Indonesia.  

“Makan bergizi gratis, pengawasannya dalam desain kita tambahkan seluruh komponen bagaimana kita memanfaatkan produksi lokal, termasuk pangan lokal, dan ketika itu masuk dalam desain dan rencana, di Bappenas kita sudah punya sistem monitoring dan evaluasi (monev),” ujarnay di Jakarta, Kamis.

Ia menyebutkan, untuk meningkatkan produksi dan kekuatan dari pangan lokal, pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang (UU) 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2045.  

“Di dalamnya, terdapat transformasi penguatan pangan lokal berbasis pada potensi-potensi di daerah,” ucapnya.

Selain itu, dalam penyediaan makan bergizi gratis, Bappenas juga merancang desain redistribusi pangan untuk mengurangi pemborosan pangan atau food waste. Ifan menyebutkan, terkait food waste, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per orang di Indonesia menyumbang 115-184 kg sampah makanan per orang per tahun yang apabila dikonversi dalam bentuk rupiah, sekitar Rp200-551 triliun per tahun.  

“Dan kalau dikonversi dalam jumlah orang, hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia bisa mendapatkan makan layak sebetulnya dari sisa makanan yang terbuang tersebut,” ucapnya.

Untuk itu, menurutnya, penting meningkatkan ketahanan pangan yang tersebar di beberapa tempat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Salah satunya melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, lalu ketahanan pangan dan ekologi.  

Di sisi lain, ia juga menyampaikan pentingnya menjamin pemenuhan hak dasar atas pangan, penguatan kelembagaan petani di sentra-sentra produksi, serta penganekaragaman produksi dan konsumsi yang menjadi salah satu prioritas.

“Untuk kedaulatan pangan dan peningkatan kualitas makan bergizi gratis, memang kuncinya ada pada pemberdayaan pangan lokal, termasuk pangan akuatik, selain itu, juga menjaga sumber-sumber nutrisi, dan menguatkan tata kelola sistem pangan,” tuturnya.