Selamat

Rabu, 12 Mei 2021

HUKUM

03 Mei 2021|18:54 WIB

Sepanjang 2021, Puluhan Hakim Disanksi

Sebanyak 27 laporan masyarakat terbukti melanggar KEPPH

Penulis: Herry Supriyatna,

Editor: Nofanolo Zagoto

ImageIlustrasi hakim pengadilan. Shutterstock/dok

JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) menjatuhkan sanksi kepada 48 hakim karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada kuartal 1 tahun 2021.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Sukma Violetta menjelaskan, keputusan tersebut berdasarkan laporan masyarakat. Selama kuartal I 2021, KY menerima 494 laporan masyarakat dan 359 surat tembusan dugaan pelanggaran KEPPH.

Laporan tersebut paling banyak disampaikan melalui jasa pengiriman pos, yaitu 237 laporan. Pelapor juga datang langsung ke Kantor KY, yaitu 150 laporan. Adapun, penyampaian laporan lainnya disampaikan ke penghubung KY di 12 wilayah dan fasilitas pelaporan online sebanyak 103 laporan.

"KY juga menerima informasi sebanyak 4 laporan atas dugaan pelanggaran perilaku hakim," kata Sukma dalam paparannya yang disaksikan melalui daring, Senin (3/5).

Penjatuhan sanksi terhadap 48 hakim, kata Sukma, berdasarkan hasil pemeriksaan, sidang panel dan sidang pleno Komisioner KY. KY akan memastikan penegakan pelaksanaan kode etik hakim untuk menjaga kemuliaan profesi hakim.

Proses penanganan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap berbagai pihak (pelapor dan saksi) yang dilengkapi dengan pembuatan BAP, mengumpulkan bukti-bukti yang detail sebelum memeriksa hakim dan mengenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan.

"Hal ini untuk menjamin bahwa pengawasan yang dilakukan KY tetap menjunjung kehormatan dan keluhuran martabat hakim," kata dia.

Selama kuartal I 2021, KY telah melaksanakan sidang panel sebanyak 61 laporan dengan hasil 18 laporan dinyatakan dapat ditindaklanjuti dan 43 laporan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti. Penanganan selanjutnya, yaitu pelaksanakan sidang pleno sebanyak 94 laporan.

"Sidang pleno memutuskan bahwa 27 laporan terbukti melanggar dan 67 laporan tidak terbukti melanggar KEPPH," ungkapnya.

Hakim yang terbukti melanggar KEPPH diberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran yang dilakukan hakim yakni bertemu dengan berbagai pihak, tidak adil terhadap berbagai pihak, melakukan tindakan asusila, dan penanganan perkara tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari 48 hakim yang disanksi, sebanyak 36 hakim dijatuhi sanksi ringan, 10 hakim dijatuhi sanksi sedang, dan 2 hakim dijatuhi sanksi berat. Rekomendasi sanksi ini selanjutnya disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk implementasi pelaksanaan sanksinya.

"Sanksi ringan berupa teguran lisan untuk 6 hakim, teguran tertulis untuk 11 hakim, dan pernyataan tidak puas secara tertulis untuk 11 hakim," rinci Sukma.

Sementara rincian sanksi sedang, yaitu penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala selama satu tahun untuk 3 hakim, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun untuk 1 hakim, dan hakim nonpalu selama enam bulan untuk 6 hakim.

Untuk sanksi berat, tegas Sukma, KY memutuskan 2 orang hakim dijatuhi sanksi  nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun.

Namun demikian, pelaksanaan pengenaan sanksi KY ini seringkali terhambat karena MA tidak sepenuhnya menindaklanjuti putusan sanksi KY ini dan adanya tumpang tindih tugas.

"Adapun 23 usulan sanksi, sampai saat ini belum mendapat respon dari MA tentang bagaimana pelaksanaan riil dari sanksi tersebut. Untuk 25 putusan yang tersisa, KY masih melakukan proses minutasi putusan," jelasnya.

Sepanjang kuartal 1 2021, KY menerima 169 permohonan pemantauan persidangan, yaitu 123 permohonan dari individu, instansi pemerintah, dan organisasi masyarakat, serta 46 inisiatif KY.

Dari permohonan tersebut, KY telah melaksanakan pemantauan terhadap 79 persidangan. Sementara 71 permohonan tidak dapat dilakukan persidangan, 16 permohonan masih dilakukan analisis, dan 3 permohonan dilakukan pelimpahan berkas. Alasan tidak dapat dilakukan pemantauan karena beberapa sebab, di antaranya tidak ada dugaan awal pelanggaran KEPPH, atau perkara sudah mencapai tahap akhir/ sudah putus.

"KY melakukan pemantauan persidangan sebagai langkah pencegahan agar hakim tetap bersikap independen dan imparsial dalam memeriksa dan memutus perkara, tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun," pungkas Sukma.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA