Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

19 Juli 2021|18:08 WIB

Sekjen DPR: Jabatan Komisaris Tak Salahi Aturan

Tunjuk Permen BUMN Nomor 10 Tahun 2020 jadi dasar mau dilantik komisaris

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageFoto Gedung DPR/MPR. Antara

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar menyatakan jabatan sebagai komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang merupakan perusahaan BUMN. Ia menyebut, dirinya tidak menyalahi aturan karena menjalani rangkap jabatan.

Menurut dia, sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor 10 Tahun 2020 Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak termasuk ke dalam salah satu jabatan yang dilarang menjabat menjadi komisaris di sebuah perusahaan lain.

"Intinya PNS/ASN tidak dilarang menjadi Komisaris atau Penasihat Direksi. Melalui proses seleksi dan ditetapkan oleh MenBUMN selama masih aktif sebagai ASN (belum pensiun)," kata Indra kepada Validnews, Senin (19/7).

Indra juga mengatakan akan tetap berupaya bekerja maksimal meskipun menjalani rangkap jabatan sebagai Sekjen DPR dan Komisaris BKI. Lantaran, sudah selayaknya sebagai ASN bekerja maksimal dalam rangka mengabdi pada negara.

"Sebagai ASN apapun tugas negara harus dilaksanakan dengan baik. Jadi Insyaallah siap," ucap Indra.

Meski demikian, Indra mengaku belum menjalani pelantikan secara resmi. Dirinya belum mendapat surat resmi dan dokumen hitam di atas putih atas jabatan komisaris di BKI, namun ia menduga akan dikirim dalam beberapa waktu ke depan.

"Saya dengar saya diangkat jadi Komisaris BKI. Tapi sampai saat ini saya belum terima surat (resmi) apapun," jelas Indra.

Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), I Made Leo Wiratma mengkritik rangkap jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar yang baru saja diangkat menjadi Komisaris Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

"Tugas Sekjen DPR sangatlah berat, karena harus melayani semua kepentingan dan kebutuhan DPR. Sebelum diangkat jadi komisaris BKI saja Pak Sekjen belum mampu membuat kesetjenan bekerja optimal," ujar Made kepada Validnews, Senin (19/7).

Made mendesak, agar Indra fokus menjadikan kesetjenan DPR sebagai supporting system Parlemen sehingga kinerja Parlemen juga beranjak naik. Terlebih, masih ada persoalan reformasi DPR yang mesti ditunjang sistem informasi yang cepat dan terbuka. 

Menurut Made, Indra harus memilih antara posisi Sekjen DPR atau Komisaris BKI. Ia khawatir jika ada rangkap jabatan maka perhatian dan fokus kinerjanya akan terbelah karena saat memperhatikan satu pihak, maka otomatis akan melupakan pihak lain.

"Harus pilih salah satu, apakah mau fokus memajukan Kesetjenan dan DPR atau mau menjadi Komisaris. Masih banyak anak bangsa di luar sana yang mampu menjadi Sekjen atau Komisaris," tegas Made. 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA