Selamat

Senin, 25 Oktober 2021

30 April 2021|13:19 WIB

Sebutan OPM Teroris Harus Diikuti Tindakan Taktis

Pemerintah harus meyakinkan dunia internasional bahwa KKB OPM adalah teroris

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Nofanolo Zagoto

ImageIlustrasi TNI di Papua. antarafoto

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, menyambut baik keputusan pemerintah mengubah sebutan untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi kelompok teroris. Namun, ia mengingatkan label teroris kepada OPM ini harus diikuti aksi nyata di lapangan. 

Menurutnya, aparat perlu menerapkan tindakan taktis dan terukur untuk memberantas teroris OPM di Papua.

"Saya kira yang paling penting adalah tindakan di lapangan. Jadi, kami berharap dengan perubahan sebutan itu, diikuti dengan tindakan taktis dan tegas, namun terukur," ujar Sukamta kepada Validnews, Jumat (30/4).

Sukamta menilai, tindakan taktis dan terukur ini agar bisa mencapai tujuan serta target pemerintah untuk memberantas pelaku teror dan makar bersenjata di Papua dengan tidak mengorbankan masyarakat sipil. Lantaran, banyak masyarakat sipil juga yang bermukim di dekat lokasi konflik.

"Menurut saya bisa dikatakan seperti analogi ambil ikannya tanpa memperkeruh airnya. Berantas pelaku bersenjata tapi dengan tetap menjaga kehidupan masyarakat sipil di Papua," imbuh Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini.

Ia menambahkan, dengan perubahan ini juga memang diperlukan pelibatan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dalam menumpas OPM. Pemerintah melalui Kemenko Polhukam harus segera berkoordinasi dengan Polri untuk mengirimkan pasukan Densus 88.

Yakinkan Dunia

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono berpendapat, pemerintah juga harus meyakinkan dunia internasional bahwa KKB/OPM adalah teroris. Menurutnya, hal ini bisa dilakukan agar menghentikan kegiatan OPM atau akses pendanaan organisasi tersebut dari negara lain.

Pengakuan dunia internasional dengan status OPM sebagai organisasi teroris bisa menghentikan kegiatan terlarang OPM di luar negeri. Selain itu, negara-negara tersebut nantinya juga dapat menjatuhkan sanksi atau melakukan proses hukum terhadap anggota OPM yang ada di negaranya.

"Bilamana dunia mengakui bahwa mereka adalah kelompok teroris semua yang terlibat dapat diproses hukum oleh negara masing-masing. Jadi harusnya bukan hanya pemerintah Indonesia saja yang menganggap mereka teroris. Tapi harus ada dari dunia global juga," papar Dave.

Ia memaparkan, sejatinya OPM telah sering mengadakan kampanye yang masif di negara-negara lain agar Papua bisa segera memisahkan diri dari Indonesia. Selain aktif menyebarkan pamflet, OPM juga aktif melakukan penggalangan dana.

Meski tidak tahu jumlah besaran dana yang dihasilkan OPM  dari penggalangan tersebut, namun Dave meyakini dana itu digunakan untuk membeli persenjataan dan melaksanakan kegiatan organisasi.

"Saya melihat sendiri ada beberapa toko di Belanda itu yang mempromosikan gerakan Papua merdeka dan juga melakukan fund-rising," jelas dia.

Pemerintah sebelumnya telah resmi mengkategorikan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai teroris. Pemerintah mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Di UU tersebut tertulis bahwa siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan dan mengorganisasikan aksi-aksi yang membahayakan orang lain dan mengancam keselamatan negara adalah terorisme. Berdasar definisi tersebut, maka apa yang dilakukan oleh KKB dinilai sebagai tindakan terorisme.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER