24 September 2025
16:00 WIB
Satgas PKH Percepat Pemulihan Taman Nasional Tesso Nillo
Pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo membuat warga penggarap lahan secara ilegal di lokasi tersebut memperhatikan aspek lingkungan hidup.
Editor: Leo Wisnu Susapto
Petugas di bawah koordinasi Satgas PKH dan Kemenhut memulai pemulihan kawasan TNTN dengan menumbangkan tanaman sawit di lahan seluas 401 hektare di Kabupaten Pelalawan, Riau, Ahad (29/6/2025). ANTARA/HO-Kemenhut.
JAKARTA - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memastikan, pelaksanaan percepatan pemulihan ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Kabupaten Pelalawan, Riau, memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan serta terlaksananya rehabilitasi. Lahan hutan lindung diolah lahan untuk kepentingan pribadi dan kelapa sawit.
“Pelaksanaan percepatan pemulihan ekosistem TNTN memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan serta terlaksananya rehabilitasi,” jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna yang disiarkan Rabu (24/9), di Jakarta.
Dalam proses percepatan pemulihan, kata dia, Satgas PKH akan merelokasi 7.000 KK di TNTN secara bertahap dimulai awal November 2025.
“Memindahkan penduduk secara keseluruhan dari TNTN ke lokasi hutan tanaman industri (HTI) yang berdekatan dengan TNTN,” katanya.
Baca juga: Satgas PKH Kuasai Kembali 7.150 Ha Lahan Taman Nasional Tesso Nilo
Warga yang direlokasi akan disediakan fasilitas perumahan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum.
Anang melanjutkan, untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagai habitat gajah, harimau, dan satwa lainnya di TNTN, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan melakukan pergantian tanaman sawit dengan tanaman hutan.
“Sejak awal Juli 2025, telah dilakukan pemusnahan kebun sawit di TNTN dan akan dilanjutkan dengan rehabilitasi secara bertahap dengan target 69.000 hektare,” katanya.
Dia mengatakan, restorasi akan dilakukan secara bertahap dengan pendanaan restorasi ekosistem TNTN dapat bersumber dari APBN.
“Namun, diusahakan dari sumber lain, seperti mekanisme pembiayaan perdagangan karbon,” ujar dia.