30 September 2024
17:58 WIB
Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Di Rapat Paripurna Terakhir
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta DPR periode 2024-2029 untuk menjalankan komitmen membangun Indonesia dan mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong
Penulis: Gisesya Ranggawari
Editor: Nofanolo Zagoto
Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa.
JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan permohonan maaf sambil menangis di Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024. Puan memohon maaf kepada rakyat jika selama menjalankan tugas sebagai anggota dewan ada kekurangan.
"Kami menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama menjalankan tugas. DPR RI akan selalu menyempurnakan diri agar semakin dekat dengan harapan rakyat," kata Puan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).
Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anggota dewan dan fraksi di DPR selama dirinya memimpin. Puan mengapresiasi kerja sama yang terjalin selama lima tahun antara seluruh anggota dan fraksi, sehingga DPR tetap menjaga dinamika dengan harmonis.
"Atas nama Pimpinan DPR RI, kami juga menyampaikan apresiasi atas kerja bersama kita selama ini, tetap menjaga dinamika yang harmonis serta konstruktif dalam menjalankan tugas konstitusional," ucap Puan.
Ketua DPP PDIP pun tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan bahwa para calon Anggota DPR hasil Pemilu 2024 akan mengucapkan sumpah/janji pada Selasa, 1 Oktober 2024.
Dia berpesan untuk legislator periode 2024-2029 agar bisa menjalankan komitmen membangun Indonesia dan mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong.
"Selamat bertugas kepada Anggota DPR RI periode 2024 - 2029. Bagi Anggota DPR RI yang belum terpilih kembali, selamat bekerja dan mengabdikan diri di tempat tugas yang baru," tutur Puan disambut tepuk tangan peserta rapat.
Pada kesempatan lain, Puan juga pernah mengingatkan kepada Anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2024-2029 untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan mengesampingkan kepentingan pribadi dalam fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran.
Dia mengatakan, sebagai lembaga negara, DPR RI dan DPD RI juga merupakan lembaga politik. Maka dari itu, harus meletakan kebijakan yang dihasilkan untuk tetap mengedepankan kepentingan yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara.
"Sehingga setiap kebijakan negara harus ditempatkan bagi kepentingan bangsa dan negara. Dengan semangat gotong royong dan persatuan serta kesatuan sebagai bangsa dan negara Indonesia," kata Puan.
Dia menegaskan, komitmen sebagai anggota DPR RI dan DPD RI harus dibangun atas kesadaran dan pemahaman bahwa Indonesia merupakan bangsa dan negara yanh besar.
Indonesia terdiri atas berbagai suku, kepercayaan, agama, bahasa budaya dan terdiri atas berbagai pulau di Nusantara yang jumlah penduduknya sudah mencapai 280 juta jiwa.
Atas dasar itu, setiap anggota DPR dan DPD RI mesti meletakan kepentingan 280 juta jiwa penduduk di atas segalanya, termasuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
"Mungkin yang baru terpilih bertanya kenapa Ibu Puan kok bicara bangsa dan negara terus? Karena ini adalah pijakan awal saat kita dilantik 1 Oktober nanti. Apapun yang dilakukan sebagai anggota DPR dan DPD harusnya demi kepentingan bangsa dan negara," paparnya.
Di sisi lain, Puan juga mengingatkan agar anggota DPR dan DPD terpilih mesti berperan aktif dalam membangun ketaatan pada hukum, karena Indonesia negara hukum. Setiap anggota dewan, wajib menjalankan tugas dan kewenangan selaras pada UU.
Melalui fungsi dan tugas DPR dan DPD, setiap anggota legislatif juga perlu ikut mengawal jalannya pemerintahan dalam menyelenggarakan pembangunan nasional, sehingga tercapai kesejahteraan rakyat.
Terlebih, Puan menilai masih banyak tantangan dan permasalahan dalam pembangunan yang menyebabkan persoalan struktural dan terperangkap dalam middle income trap.
Selain itu, masalah lain yang akan dihadapi adalah kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri nasional, sdm dan ekonomi kerakyatan.
"Belum lagi bonus demografi yang harus dioptimalkan sehingga tidak jadi beban yang menghambat kemajuan. Ini merupakan tantangan bagi kita semua yang akan dilantik pada 1 Oktober nanti," tandas Puan.