RI Bisa Turunkan Drastis Impor Bahan Baku Plastik

JAKARTA- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mendorong masyarakat untuk aktif melakukan gerakan memilah sampah. Dengan pemilahan, impor bahan baku plastik dan kertas ke Indonesia bisa terkurangi karena adanya sistem daur ulang. Selama ini, Indonesia mengimpor 3,34 juta ton bahan baku plastik dan kertas per tahun. 

Sementara kini, ada 19,8 juta ton sampah plastik dan kertas yang menumpuk dalam kondisi tidak terpilah di tempat pemrosesan akhir atau TPA di Indonesia.

"Dari data penelitian kami, kebutuhan bahan baku plastik dan kertas daur ulang untuk industri di Indonesia perlu sekitar 7,6 juta ton per tahun. Sayangnya, jumlah ini tidak bisa terpenuhi, sehingga harus impor sebesar 3,34 juta ton per tahun," kata  Direktur Pengurangan Sampah dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian LHK Sinta Saptarina Soemiarno di Jakarta, Rabu (6/4).

Pemilahan, Menurut Sinta, akan membuat harga sampah botol plastik dan semacamnya jadi lebih tinggi.  Sampah tercampur itu mengakibatkan tingginya pengotor yang berpengaruh terhadap harga jual. 

Ketika botol plastik dalam keadaan bersih dan kering, harganya lebih tinggi dibandingkan botol yang sudah tercampur di TPA. 

Kementerian LHK mencatat komposisi penggunaan sampah plastik dan kertas daur ulang masih terbilang rendah berada pada angka 46 persen.

"Jadi, kuncinya adalah pemilahan sampah di sumbernya dan perlu sekali peningkatan kualitas dan kuantitasnya dalam upaya pemilihan dan pengumpulan," ujar Sinta.

KLHK mencatat, dari total potensi 19,8 juta ton sampah plastik dan kertas, Sebanyak 12,5 juta ton atau setara 12,5% adalah sampah plastik. Sementara, sampah kertas mencapai sebanyak 7,3 juta ton atau setara 10,6%.

Jumlah bank sampah di Indonesia saat ini tercatat ada sebanyak 13.716 unit. Dan, jumlah sociopreneur yang bergerak di bidang pengurangan dan penanganan sampah di Indonesia tercatat mencapai 209 pelaku usaha.

Kegiatan pengurangan sampah yang dikenal dengan gerakan reduce, reuse, dan recycle atau 3R, berguna membatasi timbunan sampah. 

Saat ini regulasi pengurangan dan penanganan sampah di Indonesia sudah terbilang lengkap mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri hingga peraturan pemerintah daerah. 

Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menegaskan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan wajib menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan.

Ada juga Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah sebagai aturan di pelaksanaan UU itu. Bahkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 mengamanatkan pengurangan 70 persen sampah plastik di laut pada 2025.

Bertambah Di Ramadan  
Terkait pengelolaan sampah, Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya menyebutkan, sampah warga Surabaya yang masuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo sehari mencapai 1.500 hingga 1.600 ton. Dikutip dari Antara, jumlah itu biasanya meningkat 100-200 ton pada bulan Ramadhan dan bisa bertambah 400-500 ton menjelang Idul Fitri.

Jika dilihat dari komposisi sampah di Kota Surabaya pada 2021, sampah sisa makanan yang dominan, mencapai 54% lebih. Sementara itu, sampah kertas ada dikisaran 14% dan sampah plastik 22%. Jumlah sampah plastik ini meningkat dibandingkan tahun 2017 yang hanya 14%.

Studi yang dilakukan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan beberapa lembaga pada tahun 2021 di TPA Benowo diketahui 5 jenis plastik terbanyak adalah tas kresek sebesar 27%, plastik peralatan makan sekali pakai 18%, popok dan pembalut di 17%, dan botol minuman sebanyak 14%, serta plastik kemasan berkisar di 8%.

“Yang menarik sampah plastik alat makan/minum sekali pakai yang terus meningkat tajam akhir-akhir ini,” ujar Wawan dari Komunitas Nol Sampah Surabaya.

Sementara, Kepala DLH Surabaya Agus Hebi Djuniantoro sebelumnya mengatakan, Wali Kota Surabaya pada 15 Maret 2023 lalu mengeluarkan Surat Edaran (SE) 500.9.14.2/6277/436.7.10/2023 tentang Imbauan Bulan Ramadan Tanpa Sampah.

SE itu disebar luaskan kepada jajaran di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Camat, Lurah dan seluruh Ketua RT dan RW se Kota Surabaya.diharapkan ada perubahan perilaku warga kota Surabaya agar tidak menghasilkan sampah.

“SE itu sebagai bagian dari upaya pemkot untuk menggelorakan Gerakan Ramadhan Tanpa Sampah,” kata Hebi.