Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

21 Juli 2021|13:11 WIB

Revisi Statuta UI Ancam Independensi Kampus

Kampus mesti beri kontribusi pada rakyat bukan elit politik

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageGedung Rektorat UI. ANTARAFOTO/Feru Lantara

JAKARTA – Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Sjarifuddin Hasan menilai revisi statuta Universitas Indonesia (UI) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 menjadi preseden buruk bagi hubungan antara pemerintah dan kampus.

Selama ini, kampus dikenal sebagai lembaga yang menjadi kawah candradimuka pemimpin masa depan yang tidak terikat dengan kepentingan tertentu. Sjarifuddin khawatir, revisi statuta UI ini akan mengganggu independensi kampus.

"Penerbitan PP ini menjadi penegasan bahwa kekuasaan telah masuk dan berpotensi mengganggu independensi kampus-kampus dewasa ini," kata Sjarif saat dikonfirmasi, Rabu (21/7).

Ia juga khawatir pola seperti ini nantinya justru akan menjadi contoh bagi kampus lain. Sjarif mendesak pemerintah untuk memberikan independensi kepada kampus agar para dosen di kampus negeri fokus menjadi pendidik, peneliti, dan pengabdi masyarakat yang jauh dari kepentingan praktis.

"Namun, sudah mulai bermunculan, akademisi kampus rangkap jabatan dan masuk ke dalam lingkaran kekuasaan yang penuh dengan kepentingan," ungkap dia.

Menurut dia, seharusnya kampus hadir sebagai ruang independen yang menjadi wadah mahasiswa menyuarakan ekspresinya demokrasi yang dijamin konstitusi Indonesia. Dengan begitu ada pengawas bagi kekuasaan dan menciptakan keseimbangan bernegara.

"Padahal suara mahasiswa ini adalah bentuk keseimbangan kekuasaan yang mestinya dijaga, bukan dilarang-larang," tegas Wakil Ketua MPR ini.

Sjarif menambahkan, penerbitan Peraturan Pemerintah ini menunjukkan oligarki kekuasaan yang semakin menguat. Padahal, selama ini persoalan rangkap jabatan Rektor UI dan alasan pemanggilan pengurus BEM UI yang dinilai mengebiri kebebasan berpendapat telah disorot publik.

"Tetapi, yang dilakukan oleh pemerintah malah mengubah Statuta UI yang pada akhirnya melegalkan rangkap jabatan tersebut," cetus Sjarif.

Sebelumnya, muncul sorotan terhadap rektor Universitas Indonesia (UI) yang merangkap jabatan sebagai komisaris BRI. Padahal, berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI rektor UI dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMD/BUMN.

Kemudian, terbit revisi statuta UI yang baru lewat PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI. Di dalam Statuta UI versi baru, larangan rektor UI merangkap jabatan memang masih ada, tapi tidak rinci. Rektor UI hanya dilarang merangkap menjadi direksi BUMN/BUMD/swasta.

PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2021 dan diundangkan Menkumham, Yasonna Hamonangan Laoly pada tanggal yang sama.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA