Tenaga kesehatan memeriksa tekanan darah warga saat pemeriksaan kesehatan gratis di Puskemas Jagir, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025). AntaraFoto/Moch Asim
JAKARTA - Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per Oktober 2025 menunjukkan sekitar 39% puskesmas masih kekurangan sembilan jenis tenaga kesehatan (nakes) prioritas sesuai standar.
Sembilan jenis nakes ini adalah dokter gigi, tenaga kesehatan lingkungan, ahli gizi, ahli teknologi laboratorium medis (ATLM), dokter, tenaga farmasi, ahli kesehatan masyarakat, bidan, dan perawat.
"Kekurangannya paling banyak adalah dokter gigi, 2.775 (orang)," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, dalam Rapat Panja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diadakan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/11).
Dia melanjutkan, angka itu diikuti oleh kekurangan tenaga kesehatan lingkungan sebanyak 1.168 orang, ahli gizi 782 orang, ATLM 727 orang, dokter 507 orang, tenaga farmasi 483 orang, ahli kesehatan masyarakat 470 orang, bidan 100 orang, dan perawat 54 orang. Total terdapat kekurangan 7.066 nakes dan tenaga medis untuk mengisi kekosongan nakes prioritas di puskesmas.
Berdasarkan pemaparannya, wilayah yang sangat kekurangan nakes prioritas mayoritas berada di Indonesia timur dan sebagian wilayah di Pulau Kalimantan. Dari seluruh puskesmas yang ada di wilayah tersebut, baru 0-50% di antaranya yang melengkapi sembilan jenis nakes.
Endang juga berkata, dari sekitar 10.300 puskesmas di Indonesia sebanyak 61% atau 6.361 puskesmas di antaranya sudah melengkapi sembilan jenis tenaga kesehatan. Angka ini merupakan peningkatan dari tahun lalu yang baru 56% puskesmas melengkapi sembilan jenis tenaga kesehatan.
Dia menyebutkan, merespons kekurangan nakes itu kementeriannya pun melakukan upaya pemenuhan nakes sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.
"Melakukan pemenuhan terhadap SDM kesehatan agar pelayanan di kesehatan primer itu lengkap dengan pengadaan ASN bidang kesehatan, penugasan khusus, pemberian beasiswa, dan program internship," terang Endang.
Selain itu, dia berkata Indonesia juga masih memiliki sejumlah masalah lain terkait puskesmas. Di antaranya, sebanyak 36 kecamatan tidak memiliki puskesmas, sebanyak 1.175 puskesmas memiliki rasio beban di atas standar yaitu 1 : >30.000, dan 268 puskesmas memiliki jarak tempuh lebih dari dua jam dari desa terjauh di kecamatan terkait.
"Ini nanti kami masih akan terus mengurangi keadaan-keadaan seperti ini," tutup Endang.