Purnawirawan Berpolitik, TNI Harus Jaga Netralitas

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani mengingatkan, agar TNI tetap netral pada Pemilu 2024. Meskipun, banyak purnawirawan yang masuk ke dunia politik, netralitas penting untuk dijaga oleh insan TNI.

"Penting sekali kita ingatkan agar TNI netral, tidak tertarik pada dukung-mendukung kekuatan politik tertentu," ulas Christina dalam keterangan tertulis, Rabu (4/10) di Jakarta.

Dia berharap, HUT ke-78 TNI yang mengusung tema ’TNI Patriot NKRI: Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju’, juga bisa menjadi momentum yang baik untuk memastikan komitmen netralitas prajurit TNI.

"HUT TNI kali ini istimewa, karena bersamaan persiapan Pemilu 2024. TNI  harus berada di atas semua kepentingan politik apa pun, kecuali politik negara," ucap dia.

Politisi Partai Golkar ini menyebutkan netralitas TNI pada Pemilu 2024 memang akan menjadi sorotan. Lantaran, dengan banyaknya purnawirawan yang terjun ke dunia politik jelang Pemilu 2024.

Christina meminta agar para prajurit TNI tetap setia dengan sumpah prajurit, yang mengutamakan rakyat dan negara daripada partai politik (parpol) atau kepentingan politik kekuasaan, apa pun bentuknya.

"Jangan sampai karena kekuatan purnawirawan di antara Parpol atau kandidat Capres/Cawapres, lalu TNI ikut terseret, jangan sampai," tegas Christina.

Menurut catatan Bawaslu, Indonesia memiliki dimensi Indeks Kerawanan Pemilu 2024. Salah satunya terkait antisipasi netralitas aparat, baik TNI maupun Polri.

Selain itu, yang mesti diantisipasi terkait kerawanan Pemilu, yaitu seperti kekerasan dan kerusuhan berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang bisa melibatkan tokoh-tokoh politik serta pemerintahan.

"TNI lebih baik fokus pada upaya menjamin Pemilu berjalan aman dan damai. Dalam sinerginya dengan Polri, kami yakin TNI bisa maksimal menjalankan tugas-tugasnya, tetapi bukan menjadi alat mobilisasi kekuatan politik," tandas dia.