c

Selamat

Sabtu, 15 November 2025

NASIONAL

16 Agustus 2025

09:12 WIB

Publik Khawatir Infrastruktur Galang Untuk Pengungsi Gaza 

Tampung pengungsi Gaza, pemerintah butuh anggaran besar untuk infrastrutur dan anggaran pengobatan dan sehari-hari. 

Editor: Leo Wisnu Susapto

<p>Publik Khawatir Infrastruktur Galang Untuk Pengungsi Gaza&nbsp;</p>
<p>Publik Khawatir Infrastruktur Galang Untuk Pengungsi Gaza&nbsp;</p>

Ilustrasi Jalur Gaza tinggal puing-puing akibat serbuan Israel sejak Oktober 2023. /ANTARA/Anadolu/py.

JAKARTA – Lembaga Swadaya Masyarakat, Suaka mimemikirkan ulang rencana untuk menampung dua ribu warga Gaza, Palestina, di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Suaka khawatir warga Gaza yang ditampung malah justru tidak terawat dengan dengan baik dan pertimbangan kebutuhan anggaran besar.

Ketua Suaka, Atika mengungkapkan, Indonesia pernah dikatakan gagal dalam mengurus pengungsi Vietnam di Pulau Galang.

“Ada penelitian menyimpulkan lokalisasi untuk pengungsi itu bukan hal yang mudah dan murah kbutuh anggaran besar,” jelasnya kepada Validnews di Jakarta Selatan, Jumat (15/8).

Atika mempertanyakan efektivitas pemerintah dalam merawat warga Gaza. Pasalnya, infrastruktur yang tersedia di Pulau Galang terbatas karena hanya ada satu rumah sakit di Pulau Galang. 

Dia pun sangsi penempatan warga Gaza ke Pulau Galang membuat warga bisa menciptakan integrasi sosial dengan masyarakat lokal. 

Atika meminta pemerintah bisa menjawab sejumlah persoalan jika warga Gaza jadi ditampung. Seperti jaminan warga Gaza bisa kembali ke negaranya setelah dirawat.

Kemudian, ketika mereka dibawa ke Indonesia, status warga negaranya apa. Apakah tetap menjadi warga Gaza atau berubah.

“Nanti siapa tahu mereka tidak bisa masuk lagi ke sana (Gaza). Mereka akan jadi apa? Stateless (tanpa kewarganegaraan)? Itu kan gawat juga,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah mesti menjelaskan, jika nantinya warga Gaza yang sudah diobati di Indonesia, tapi memilih untuk tetap tinggal di Indonesia dan tidak mau pulang, sikap pemerintah seperti apa.

Atika menyampaikan, ada potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) jika kedatangan warga Gaza ke Indonesia secara terpaksa.

“Kemarin kita bikin rilis juga untuk ngomongin bahwa terkait dengan pemindahan mereka tidak bisa. Itu berarti mencerabut mereka dari tanah mereka sendiri yang sedang diperjuangkan,” katanya.

Dalam rilis tersebut, Suaka berpandangan proses evakuasi maupun relokasi yang dilakukan tanpa adanya dialog serta konsultasi dengan komunitas masyarakat Gaza secara langsung bukan merupakan langkah kemanusiaan yang bijak. Dengan melabeli serta membawa warga Gaza menjadi pengungsi secara sepihak, pemerintah telah melakukan fabrikasi migrasi terpaksa.

Selain itu, evakuasi maupun relokasi yang dilakukan hanya akan mengakomodasi tujuan besar Israel dalam mengosongkan wilayah yang saat ini diokupasi dan sejatinya dimiliki oleh warga Gaza dan Palestina.

Baca juga: Pulau Galang Untuk Misi Kemanusiaan Penduduk Gaza   

Suaka berpandangan, Indonesia sendiri adalah negara yang masih memiliki kekurangan besar dalam pemenuhan HAM bagi pengungsi. Maka dari itu, warga Gaza yang akan dievakuasi, akan berada pada situasi dimana pemenuhan haknya tidak dapat dicapai secara penuh meski mendapatkan akses terhadap perawatan medis.

Atika mengatakan perjuangan warga Gaza yang memilih untuk tetap tinggal memperjuangkan haknya patut diapresiasi. Dalam hal ini, Indonesia bisa memberikan bantuan terus ke Gaza.

“Mereka tetap warga Gaza. Warga ingin tetap berada di tempatnya dan mereka ingin berjuang. Jadi kenapa tidak diupayakan bantuannya tetap disana, bukan dikeluarkan,” pungkas Atika.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar