Program MBG Dinilai Kurang Transparan

JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni menilai program makan bergizi gratis (MBG) kurang transparan. Kondisi ini berpotensi tinggi memunculkan konflik kepentingan.

“Siapa yang menyediakan dapur umum, siapa mitranya, dan lain sebagainya. Ini tinggi sekali untuk potensi konflik kepentingan. Siapa yang diloloskan untuk menjadi penyedia makanan,” jelasnya dalam konferensi pers, di kawasan Kalibata, Jakarta, Kamis (6/3).

Karena kurang transparannya, Dewi mempertanyakan relasi penyedia makanan untuk MBG ini. Jika relasi ini adalah perusahaan besar yang sampai menyediakan makanan di beberapa wilayah, maka selain konflik kepentingan, hal ini bisa menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Apabila itu terjadi, menurutnya, kampanye Presiden Prabowo saat Pilpres 2024 supaya usaha mikro kecil dan koperasi bisa hidup lagi, dan lowongan pekerjaan bertambah, jadi tidak sesuai. Mereka justru malah terkena dampak buruk.

Selain itu, ia menambahkan, ada masalah transparansi mengenai konsultan gizi MBG dan teknis pengadaan MBG.

“Bahan pangan juga begitu. Jadi, kalau bahan pangan memang benar-benar berasal dari rakyat, disalurkannya dari mana, apakah itu menghidupkan ekonomi lokal dan lain sebagainya, itu kan tidak ada informasinya sama sekali,” paparnya.

Dewi mengatakan, sudah sewajarnya ada kanal resmi khusus MBG, mengingat MBG adalah program yang setidaknya direncanakan lima tahun.

“Kalau misalnya jangka waktunya panjang, kemudian tidak hanya menyasar satu kota, satu provinsi, tapi di seluruh provinsi di Indonesia, harusnya dengan program yang sebesar itu, ada website atau kanal resmi yang menjadi concern, acuan,” pungkas Dewi.