Program Makan Bergizi Gratis, DPR Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Data Sekolah

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN), untuk melakukan proses sinkronisasi data siswa mulai dari SD, SMP hingga SMA terkait penyiapan makanan bergizi gratis.

Dia menyebutkan sinkronisasi data akan membuat pemerintah dapat memetakan sekolah atau daerah yang sudah memenuhi syarat fasilitas untuk penyediaan makanan bergizi. 

"Jangan sampai strategi penyiapan makan gizi gratis dari Sabang sampai Merauke dilakukan secara pukul rata. Tidak akan efektif," kata Netty dalam keterangan tertulis, Rabu (18/9) di Jakarta.

Netty menjelaskan, sinkronisasi data dan pemetaan ini sangat penting, agar program yang dibiayai negara ini dapat berjalan efektif dan tujuannya tercapai. 

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pendataan, antara lain ketersediaan dapur, ruang makan, akses logistik atau bahan makanan hingga penetapan besaran biaya penyiapan porsi makanan bergizi.

Politikus PKS ini menambahkan, anggaran satu porsi di setiap daerah pun bisa berbeda. Misalnya Rp15 ribu per porsi di Papua belum tentu bisa mendapat makanan yang bergizi

"Hal-hal seperti ini kan tentunya berbeda di setiap daerah. Daerah-daerah yang aksesnya sulit dan terpencil tentu tidak bisa disamaratakan dengan daerah yang sudah bagus infrastrukturnya," beber dia.

Pemerintah juga diminta lebih kreatif dalam menyediakan menu variasi makanan bergizi gratis. Netty berharap menu yang ada tidak melulu pilihannya nasi, telur atau ayam. 

"Pemerintah harus mempertimbangkan potensi kekayaan alam asli daerah sekitar  seperti ikan, sagu, ubi dan lain-lain," imbuh Legislator asal Jawa Barat ini.

Netty menyarankan agar Badan Gizi Nasional menggandeng para pelaku UMKM di sekitaran sekolah yang biasa diakses oleh para siswa. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi, edukasi dan pelatihan untuk UMKM dan pedagang di seputar sekolah.

"Agar dapat menyediakan jajanan bergizi dan higenis untuk siswa. Jangan sampai pemerintah menyiapkan makan gizi gratis, tapi masih banyak siswa yang mengakses jajanan tidak sehat, berpemanis buatan dan tak higenis," tutur dia.