Selamat

Senin, 25 Oktober 2021

29 April 2021|10:33 WIB

Presiden Tak Ingin Daerah Menstok Vaksin Lebih Dari 5%

Kepala daerah harus menggencarkan sosialisasi agar masyarakat tidak mudik

Oleh: Nofanolo Zagoto

ImagePresiden Joko Widodo. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar kegiatan vaksinasi massal terus dijalankan di daerah. Pemerintah pusat dipastikannya terus berusaha menyediakan pasokan vaksin supaya daerah bisa mempercepat penuntasan vaksinasi.

"Vaksinasi di daerah jangan sampai ada yang berhenti. Tugas pemerintah pusat adalah bagaimana menyiapkan vaksinnya. Tapi kalau ada vaksin jangan sampai ada yang distok, stok itu cukup 5%. Segera disuntikkan ke masyarakat dan target prioritas," katanya dalam video yang disiarkan di saluran YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (29/4) pagi, seperti dilansir Antara.

Presiden juga meminta para kepala daerah mewaspadai potensi peningkatan kasus penularan covid-19. Dirinya ingin kepala daerah mencermati lonjakan penularan covid-19 di India.

"Saya ingat di bulan Januari, saat itu India berhasil menurunkan sampai ke 10 ribu kasus per hari. Tetapi kita tahu hari-hari ini terjadi sebuah lonjakan yang sangat eksponensial di India menjadi 350 ribu kasus aktif per hari. Ini yang menjadi kehati-hatian kita semua," ucapnya.

Presiden menekankan pentingnya para kepala daerah memantau secara seksama perkembangan kasus penularan virus corona di wilayahnya. Kepala daerah harus segera melakukan upaya pengendalian jika terjadi peningkatan kasus.

Dia meminta para kepala daerah meningkatkan kewaspadaan menjelang Hari Raya Idul Fitri, mengingat tahun lalu masa libur Lebaran disertai dengan peningkatan kasus penularan covid-19.

"Ingat tahun lalu? Ada empat libur panjang yang kenaikannya sangat melompat. Idul Fitri tahun lalu naik sampai 93%, libur Agustus tahun lalu naik sampai 119%, libur Oktober naik 95%, libur tahun baru kemarin naik sampai 78%. Oleh sebab itu, hati-hati," katanya.

Kepala Negara meminta para kepala daerah mengintensifkan sosialisasi larangan mudik Lebaran dan kampanye protokol kesehatan guna mencegah peningkatan kasus penularan virus corona.

Dia menyampaikan, sebelum ada larangan mudik, masyarakat yang ingin mudik mencapai 89 juta orang, atau kurang lebih 33% dari total penduduk RI. Begitu ada larangan mudik, turun menjadi 11%, namun angka masih mencapai 29 juta orang.

"Begitu kita sosialisasi, kita sampaikan, gubernur, bupati, wali kota juga menyampaikan mengenai larangan mudik, turun menjadi 7%, tapi angkanya juga masih besar 18,9 juta orang yang masih akan mudik," ucap Jokowi.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER