Presiden Perintahkan Evaluasi BGN Pasca-Insiden Keracunan MBG

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menugaskan sejumlah kementerian dan lembaga untuk evaluasi dan memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) usai insiden keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

"Hari ini, kita menindaklanjuti petunjuk Bapak Presiden, tadi malam," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam wawancara cegat, seusai menghadiri rakor di gedung Kemenkes RI.

“Pemerintah dan instansi terkait, fokus menyikapi status Kejadian Luar Biasa (KLB) insiden keracunan MBG di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dan sejumlah daerah lain,” urai Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi seusai menghadiri rakor di gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Minggu (28/9) dikutip dari Antara.

Rakor dihadiri jajaran Kementerian Koordinator bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Kepresidenan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Komunikasi Pemerintah, hingga Badan Gizi Nasional,

"Yang penting BGN dulu, MBG dulu ya. jangan sampai ada kejadian lagi," lanjut Pras, demikian dia biasa disapa.

Dalam sesi konferensi pers, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan langkah tegas yang diambil untuk memastikan program MBG berjalan aman dan higienis bagi seluruh anak Indonesia.

“Kami rakor perkuat tata kelola di BGN. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bermasalah akan ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi dan investigasi,” papar Menko Zulhas.

Dia menekankan pentingnya sertifikat laik higienis (SLHS) sebagai syarat wajib setiap SPPG.

“Sertifikat laik higienis jadi perhatian khusus. Wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS,” tegas dia.

Zulkifli juga meminta Menteri Kesehatan mengoptimalkan peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di seluruh Indonesia untuk memantau SPPG secara berkala.

Menurutnya, keterlibatan tenaga kesehatan di tingkat daerah penting untuk memastikan pasokan makanan tetap bergizi dan aman.

Rakor lanjutan dijadwalkan pada Rabu (1/10) mendatang untuk merumuskan langkah strategis berikutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, akan menggelar rapat virtual dengan seluruh kepala daerah pada Senin (29/9).

“Besok, kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan serta sekda. Akan dihadiri langsung Menkes untuk beri arahan teknis,” kata Tito.

Pertemuan daring yang dimulai pukul 08.00 WIB itu akan membahas peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan penerapan standar higienis di setiap SPPG.