Selamat

Rabu, 12 Mei 2021

KESRA

04 Mei 2021|08:57 WIB

Presiden Minta TNI-Polri Tangani Kepulangan PMI

Kepulangan pekerja migran ke daerah, harus ditangani pemerintah daerah setempat

Penulis: Leo Wisnu Susapto,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImagePekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang melalui Pelabuhan Internasional Batam. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk mengoptimalkan peran TNI dan Polri terkait dengan kepulangan para pekerja migran Indonesia (PMI).

“Kami dari satgas telah mendapatkan perintah dari Bapak Presiden untuk mengoptimalkan peran TNI-Polri. Bapak Presiden tadi mengarahkan agar seluruh kepulangan pekerja migran dipercayakan kepada Panglima Kodam (Pangdam) di seluruh daerah,” ujar Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo usai mengikuti rapat terbatas penanganan covid-19 yang dipimpin Presiden Jokowi, Senin (3/5), di Jakarta.

Doni melanjutkan, terkait kepulangan tersebut, para Pangdam diminta untuk bekerja sama dengan Kapolda di daerah masing-masing untuk mengintegrasikan seluruh instansi pusat yang ada di daerah. Baik Imigrasi, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dinas Ketenagakerjaan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan (KKP Kemenkes), hingga Bea Cukai.

“Semuanya berada pada satu komando, sehingga memudahkan kita untuk melakukan kontrol terhadap semua pekerja migran yang kembali ke Tanah Air, termasuk mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah oknum di bandara maupun pada saat keberangkatan dari bandara atau dari pelabuhan laut menuju ke tujuan,” tegas Doni.

Dia melanjutkan, ada lima provinsi teratas yang akan menerima kedatangan PMI. “Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatra Utara termasuk beberapa provinsi lainnya,” urai dia.

Larangan Mudik
Berdasarkan hasil survei, setelah Presiden mengumumkan kebijakan larangan mudik, masih ada tujuh persen responden yang tetap akan melakukan mudik.

“Bahkan, sebelum Ramadan pun sudah ada yang kembali ke kampung halaman untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Sehingga kalau kita lihat, hampir semua provinsi di Pulau Sumatra mengalami kenaikan kasus, baik kasus aktif dan juga menurunkan angka kesembuhan serta meningkat sejumlah provinsi angka kematiannya,” ungkap Doni.

Untuk itu, Doni mengingatkan kepala daerah segera melakukan upaya pengetatan dan pencegahan mobilitas masyarakat terkait dengan implementasi kebijakan pelarangan mudik yang telah diputuskan oleh pemerintah.

“Khususnya kepada seluruh pejabat di Pulau Sumatra untuk betul-betul melakukan evaluasi secepat mungkin, jangan sampai terlambat. Karena ketika terlambat melakukan pengetatan dan melakukan langkah-langkah untuk pencegahan, maka kasus eksponensial ini akan tidak terkontrol,” ujarnya.

Ketua Satgas COVID-19 menegaskan, keputusan pelarangan mudik Hari Raya Idulfitri 2021 diambil pemerintah setelah melalui berbagai macam pertimbangan, masukan, serta data yang dikumpulkan selama satu tahun terakhir.

“Bapak Presiden sudah beberapa kali menegaskan tentang ketentuan mudik, yaitu dilarang mudik. Sehingga keputusan dilarang mudik ini mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal, tidak boleh ada pejabat manapun yang berbeda narasinya dari narasi pusat,” tegas dia.

Lebih lanjut, Doni juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan larangan mudik ini yang diterapkan untuk mencegah lonjakan kasus konfirmasi positif covid-19 yang kerap terjadi setelah libur panjang ini.

“Tidak cukup hanya pemerintah saja yang mengajak larangan mudik, tetapi kita juga mengajak kepada orang tua, keluarga yang ada di kampung halaman untuk juga mau menyampaikan pesan jangan dulu kembali ke kampung halaman, jangan dulu liburan di kampung, jangan Lebaran di kampung,” ajaknya.

Dengan tidak mudik, imbuh Doni, akan membantu upaya pengendalian pandemi sekaligus menyelamatkan bangsa Indonesia.

“Bersabar, bersabar, ini adalah salah satu kunci kita untuk sukses mengendalikan COVID-19. Dengan bersabar kita bisa menyelamatkan banyak orang, baik diri kita sendiri, keluarga kita dan juga menyelamatkan bangsa kita,” ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini.

Doni menambahkan, meskipun telah memegang dokumen yang menyatakan negatif covid-19, masih ada kemungkinan pemudik terpapar di dalam perjalanan. Lalu, berpotensi menularkan virus tersebut saat melakukan pertemuan atau kontak fisik dengan keluarga di kampung halaman.

“Bisa jadi anda sudah sebagai carrier, sudah terpapar covid-19, dan sudah terinfeksi. Setelah sekian hari keluarga di kampung bisa jadi terpapar covid-19, tertular akibat pertemuan tersebut,” urai Doni.

Ketua Satgas Covid-19 juga menegaskan tidak semua daerah mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan sehingga dapat menghambat pelayanan medis bagi pasien covid-19. Hal ini mengakibatkan pasien tidak tertolong dan bahkan meninggal dunia, seperti yang terjadi di beberapa provinsi pada tahun yang lalu.

“Sekali lagi, komitmen pemerintah pusat harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Mari kita bersabar untuk tidak mudik kali ini. Termasuk juga apabila ada yang lolos, maka seluruh daerah sampai dengan tingkat RT/RW mohon kiranya bersedia menyiapkan tempat-tempat karantina bagi mereka yang baru tiba dari berbagai daerah,” pungkas Doni.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER