Presiden Minta Anggaran Tak Hanya Dipakai Rapat Dan Studi Banding

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan kepada kepala daerah, agar tidak menggunakan terlalu banyak anggaran, sekadar untuk agenda rapat dan studi banding. Sebaliknya, Presiden Jokowi meminta agar kepala daerah dapat mengimplementasikan program pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang berorientasi hasil, agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

"Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah itu masa lalu, di masa depan jangan sampai itu terjadi lagi," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Senin (6/5).

Presiden pun meminta agar penyusunan program-program RKP harus sinkron atau sejalan antara agenda pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain adanya sinkronisasi, program dalam RKP juga harus berorientasi pada hasil yang memberi pendapatan ekonomi daerah.

Kepala Negara pun kembali menekankan agar APBD tidak disebar ke dinas-dinas sehingga tidak memiliki skala prioritas terhadap program pembangunan yang jelas.

"Anggaran diecer-ecer kepada dinas-dinas, semuanya diberi, enggak ada mana yang skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10%, semua diberi 10%, enggak jelas skala prioritasnya yang mana," kata Presiden.

Terakhir, Presiden juga berpesan agar program yang dijalankan tepat sasaran dan strategis, sehingga manfaat dari APBN dan APBD dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Contohnya, anggaran pengentasan stunting yang diberikan melalui Puskesmas tidak boleh digunakan untuk pembelian pagar Puskesmas.

"Anggaran untuk stunting untuk Puskesmas, diberikan ke Puskesmas jadinya pagar Puskesmas. Ada, jangan bilang enggak ada. Ada. Enggak ada hubungannya stunting sama pagar," tegas Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden berharap Musrenbangnas 2024 yang mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" ini, dapat menjadi sekrub penyambung agenda pembangunan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Sehingga agenda tersebut bisa seirama dan tepat sasaran.

Sinkronisasi Pusat–Daerah
Selain itu, Presiden Jokowi pada kesempatan yang sama juga menekankan sinkronisasi antara pusat dan daerah harus segera dilakukan. Hal ini menjadi penting, lanjutnya, sebagai kunci dari setiap pembangunan yang dilakukan di tanah air.

“Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang, rencana jangka menengah, dan masuk ke tahunan kita masing-masing telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP. Tetapi yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki. Ini yang belum. Maka sinkronisasi itu menjadi kunci,” kata Jokowi.

Kepala Negara memberikan contoh ketika pemerintah pusat membangun bendungan di daerah serta sistem irigasi primer, kenyataannya sistem irigasi sekunder dan tersier untuk mengalirkan air ke sawah, yang semestinya menjadi tanggung jawab daerah, tidak dikerjakan. “Airnya, kan, nggak sampai ke sawah-sawah yang kita miliki,” ucapnya.

Pemerintah pusat, kata Jokowi, juga telah membangun pelabuhan. Namun kebutuhan pembangunan jalan daerah menuju ke pelabuhan, sekalipun hanya berjarak satu hingga lima kilometer tidak dikerjakan oleh daerah. “Ini yang namanya tidak sinkron dan tidak seirama,” tegas Jokowi.

Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama Wakil Presiden Maruf Amin (kedua kanan) didampingi Mente ri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kedua kiri), Mendagri Tito Karnavian (ketiga kiri) dan Seskab Pramono Anung (ketiga kanan) tiba untuk menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (6/5/2024). Antara Foto/Sigid Kurniawan

Dia lalu menyinggung pembangunan beberapa ruas jalan dan infrastruktur yang telah dilakukan, antara lain jalan tol sepanjang 2.049 kilometer, jalan nasional 5.833 kilometer, pembangunan 25 pelabuhan baru, serta 25 bandar udara baru.

Menurutnya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) semestinya langsung melihat bagaimana menyambungkan seluruh pembangunan yang ada itu dengan sentra-sentra kawasan produktif. Seperti dengan wilayah pariwisata, perkebunan dan pertanian termasuk juga sentra kerajinan.

“Itu yang harusnya dikerjakan daerah. Kalau betul tidak sanggup, sampaikan ke pusat,” tegas dia.

Jokowi menegaskan, semua kebijakan pembangunan harus seirama dari pusat hingga daerah. Dia juga mengingatkan agar setiap rencana pembangunan oleh kementerian terkait dibicarakan terlebih dulu dengan daerah, untuk menanyakan kesiapan daerah menindaklanjuti pembangunan lanjutannya.

“Ketuk pintu, kulo nuwun. Kalau enggak sanggup geser ke provinsi lain. Tapi biasanya memang kalau ditanya ke gubernur, bupati, wali kota biasanya bilang sanggup. Waktu (pembangunan) selesai, (mereka bilang) ‘waduh berat pak, APBD kita habis untuk ini, untuk ini'. Padahal sudah sanggup itu di depan,” kata Presiden.

Kemajuan Signifikan
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan, Indonesia mencapai kemajuan signifikan di berbagai bidang pembangunan dalam satu dekade terakhir selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Dalam satu dekade terakhir ini, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan di berbagai bidang pembangunan di tengah dinamika global dan domestik akibat (faktor) geopolitik, ekonomi, dan COVID-19,” katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 di Jakarta, Senin.

Sepanjang 2014 hingga 2023, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,01 persen menjadi 5,05 persen, angka kemiskinan menurun dari 11,25 pada Maret 2014 menjadi 9,36 pada Maret 2023, lalu penyediaan lapangan kerja turut meningkat per tahun hampir tiga kali lipat dari 1,87 juta orang pada tahun 2015 menjadi 4,55 juta orang pada 2023.

Begitu pula pemerataan pembangunan yang menunjukkan tren positif dengan penurunan rasio gini dari 0,406 pada Maret 2014 menjadi 0,38 pada Maret 2023, serta nilai tukar petani meningkat dari 102 pada tahun 2014 menjadi 112,46 pada 2023.

Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia mengalami kemajuan signifikan yang ditunjukkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik lebih dari lima poin, yakni 68,9 pada 2014 menjadi 74,39 pada tahun 2023.

“Kita juga patut berbangga bahwa Indonesia berhasil mencapai kategori negara upper middle income pada tahun 2019. Sedikit turun (saat terjadi pandemi COVID-19), kemudian naik kembali pada tahun 2020 kita mencapai 4,095 dolar AS per kapita (dan 4.580 dolar AS per kapita pada 2022),” ungkap dia.

Selama 13 tahun terakhir, lanjutnya, Produk Domestik Bruto (PDB) Nominal Indonesia juga mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dari 0,75 triliun dolar AS pada 2010 menjadi 1,4 triliun dolar AS pada tahun 2023.