Prabowo Tunjuk Sjafrie Sjamsoeddin Menko Polkam Ad Interim

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggantikan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam). Jabatan ini akan dia emban selama beberapa bulan ke depan sebagai Menko Polkam ad interim. 

Sjafrie mengaku baru mendapatkan surat penunjukkan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hari ini, Selasa (9/9) dari Presiden Prabowo.

Ia juga mengaku belum menjalin komunikasi apapun dengan BG mengenai penempatannya sebagai Menko Polkam.

“Saya belum melakukan komunikasi apa-apa,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Selasa (9/9).

Presiden Prabowo menunjuk Sjafrie Sjamsoeddin melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dengan nomor surat B-10/M/D-3/AN.00.03/09/2025 tertanggal 8 September 2025,  

"Yang terhormat Menteri Pertahanan di Jakarta, melaksanakan arahan Bapak Presiden dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertahanan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ad Interim sampai dengan diangkatnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang baru," demikian petikan surat pemberitahuan yang diteken oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dengan tembusan Presiden RI.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Kelima, Sri Mulyani Diganti   

Sjafrie mengatakan akan meningkatkan peran, tugas, dan fungsi para Deputi Kementerian Koordinator Polkam akan ditingkatkan mengingat dirinya masih harus menjalankan tugas sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional, hingga menjadi Ketua Tim Pengarah Penertiban Kawasan Hutan yang sekarang sedang berjalan.

"Para deputi lah yang akan menjalankan tugasnya sehari-hari, baik di dalam menjalankan tugas koordinasi dan juga menjalankan tugas sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga yang mempunyai hal-hal permasalahan yang bisa diselesaikan," ujar dia.

Pada kesempatan itu, Sjafrie menjamin situasi keamanan nasional kini sedang aman meski masih ada aksi unjuk rasa.

Ia juga mengatakan, pemerintah terus akan terus menjalankan komunikasi dengan elemen masyarakat.

“Kita melakukan dialog dengan seluruh masyarakat yang ada di wilayah kita, yang mungkin mempunyai pikiran yang perlu mendapat respons komunikasi agar kita mendapatkan pemikiran yang sama (yakni) bagaimana menjaga kedaulatan negara kesatuan RI,” tutur Sjafrie.