Prabowo Minta Menteri Kurangi Acara Seremonial Dan Kunjungan Ke Luar Negeri

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginagtkan para menteri kabinet merah putih (KMP) untuk menjalankan program kerja kementerian dengan efisien dan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial, bahkan kunjungan kerja ke luar negeri. Hal ini diingatkannya saat menyinggung jumlah kabinetnya yang besar.

"Jadi saudara-saudara, ini (kabinet besar) tidak masalah, yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya," Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10).

Prabowo menjelaskan, bahwa dalam KMP ada 48 menteri, juga badan-badan yang strategis. Menurutnya, kabinet ini memang lebih banyak dari pemerintah-pemerintah sebelumnya.

"Jumlah ini saya sadari memang bisa dianggap tergolong besar, tetapi memang bangsa kita bangsa yang besar," ujarnya.

Sebab itu, ia minta kepada jajarannya kembali mempelajari anggaran negara yang akan digunakan. "Saya minta menteri keuangan, menteri koordinator, saya minta semua menteri telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi DIPA. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh," tegasnya.

Prabowo mengatakan, fokus kabinetnya adalah pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. "Jangan mengada-ada. Studi banding, belajar pramuka ke negara lain. Saya minta efisien," kataanya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menambahkan bahwa dalam pemerintahan yang dipimpinnya telah membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Tugasnya adalah memonitor semua program dan semua proyek yang akan dikerjakan.

"Saya juga membentuk satu badan baru. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Badan ini akan mempelajari, akan mengikuti semua program-program perlindungan sosial, semua program-program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan," tambahnya.

"Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian, tidak. Tapi saya ingin membantu, di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan segera kita atasi," tutup mantan Menhan ini.