NASIONAL
15 Agustus 2025
16:40 WIB
Prabowo Ingin Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dalam Waktu Singkat
Pemerintah mengupayakan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen dengan memanfaatkan DTSEN
Penulis: James Fernando
Editor: Nofanolo Zagoto
Seorang Ibu dan anaknya (tengah) duduk di atas jembatan penyeberangan orang di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (3/1/2025). AntaraFoto/Aprillio Akbar
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran kabinet merah putih untuk menekan angka kemiskinan ekstrem menurun hingga 0% dalam waktu singkat.
Menurut Presiden, salah satu cara untuk merealisasikan hal tersebut melalui pembentukan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan itu, pemerintah akan memastikan program-program untuk masyarakat miskin tepat sasaran.
"Dalam 10 bulan terakhir, saya bersama Kabinet Merah Putih perangi kemiskinan dengan pendekatan menyeluruh," kata Presiden, dalam pidato kenegaraan dalam sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8).
Pemerintah, dengan DTSEN, menjaring anak-anak Indonesia yang berhak masuk Sekolah Rakyat. Sejauh ini, pemerintah telah membangun 100 Sekolah Rakyat agar tiap anak dari keluarga tidak mampu dapat belajar tanpa hambatan.
Presiden yakin pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu cara untuk menekan dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
"Agar anak-anak punya kasur sendiri, punya selimut sendiri, punya komputer sendiri, punya meja belajar sendiri dan dapat tumbuh di lingkungan yang baik," kata Presiden.
Pemerintah ke depan akan membangun 300 Sekolah Rakyat agar seluruh anak Indonesia memiliki harapan. Pemerintah juga ingin keluarga tidak mampu bisa menjadi mampu.
Saat ini, anak-anak di Sekolah Rakyat ada di desil I dan desil II. Mereka termasuk 20% rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah.
Karena itu, keluarganya dapat bantuan sosial. Anak dan keluarganya harus lulus dari jerat kemiskinan.
"Setiap anak Indonesia, termasuk dari keluarga dengan pendapatan terendah, berhak hidup bermartabat. Karena tiu, saat anaknya di Sekolah Rakyat, rumah keluarganya yang tidak layak huni kami renovasi," tutur Presiden.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan meningkatkan kuota FLPP ke 350.000 penerima. Sejak 20 Oktober 2024 hingga 15 Agustus 2025, sudah lebih dari 231.000 keluarga memanfaatkan pembiayaan Tapera dan FLPP.
"Agar masyarakat bisa punya rumah layak huni," tandas Prabowo.
