11 Januari 2025
14:46 WIB
Prabowo Diminta Tegur Menhut Soal Rencana Buka 20 Juta Hektare Hutan
Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman mengingatkan, Indonesia memiliki komitmen internasional untuk menjaga kelestarian lingkungan
Penulis: Gisesya Ranggawari
Editor: Nofanolo Zagoto
Foto udara hutan Kalimantan. Shutterstock/Akhmad Fitriannor
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, meminta Presiden Prabowo Subianto menegur Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni yang menyatakan bakal menyiapkan lahan 20 juta hektare untuk ketahanan pangan dan energi.
"Rencana ini tentunya harus disukung dengan perencanaan dan kajian yang matang, agar tidak berbalik menjadi bencana besar," ujar Arif dalam keterangannya, Sabtu (11/1) di Jakarta.
Arif mengingatkan, Indonesia memiliki komitmen internasional untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ia merujuk pada beberapa lawatan Presiden Prabowo, soal deforestasi dan pelestarian hutan menjadi sorotan utama.
Menurut Arif, sikap Presiden Prabowo sudah tepat, karena memang Indonesia memiliki peran penting sebagai paru-paru dunia dan tentunya warga bangsa wajib menjaga hutan-hutan dengan baik untuk kelestarian dan peradaban dunia kedepannya.
Maka, Politikus Partai NasDem ini mengkritik rencana Menteri Kehutanan yang dianggapnya berisiko tinggi. Dia khawatir rencana Menhut itu akan menjadi bencana besar bagi masyarakat.
“Saya mengingatkan agar tidak serampangan dalam menyampaikan rencana penyediaan lahan 20 juta hektare, apalagi diambil dari lahan cadangan hutan," tegas dia.
Menurut data Global Forest Watch, Indonesia kehilangan lebih dari 85% tutupan hutan sejak tahun 2001, dengan provinsi-provinsi seperti Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah menjadi penyumbang deforestasi terbesar dengan total sekitar 15,77 juta hektare.
Jika rencana Menteri Kehutanan untuk menggunakan cadangan hutan sebagai lahan pertanian dan energi dilaksanakan, Arif menilai hal ini berpotensi memperburuk deforestasi yang sudah berlangsung.
Arif mengatakan, jika Menhut Raja Juli Antoni menyatakan bahwa lahan 20 juta hektare akan diambil dari cadangan hutan yang ada, artinya akan membabat hutan-hutan yang baru. Hal ini tidaklah sesuai dengan komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo.
"Intinya saya mengingatkan Menteri Kehutanan agar dapat memperhatikan apa yang disampaikan Presiden Prabowo, harusnya itu menjadi acuan dalam menyampaikan rencana kerja," beber Arif.
Dia mengusulkan lebih baik Menhut mulai fokus memanfaatkan lahan-lahan yang sudah ada, karena masih banyak yang tidak terurus dengan baik. Menurutnya hal ini bisa menjadi solusi yang bijak, tanpa mengorbankan cadangan hutan.
"Sekali lagi, karena akan berdampak buruk bagi lingkungan kita di Indonesia maupun secara global," tutur Arif
Seperti diketahui, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni baru-baru ini menghebohkan publik dengan rencana ambisiusnya untuk mengubah 20 juta hektare lahan hutan menjadi area pertanian dan energi, yang pada akhirnya menjadi kontroversi.