Prabowo-Anwar Ibrahim Sepakat Selesaikan Masalah Bilateral Dengan Musyawarah

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim membahas masalah bilateral kedua negara. Keduanya sepakat menyelesaikan setiap persoalan bilateral dengan mengedepankan prinsip musyawarah.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menerima kunjungan Anwar, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/7).

“Intinya kita ingin menyelesaikan selalu dengan konsultasi, negosiasi, musyawarah. Saya kira itu prinsip kita. Apalagi kita negara, latar belakang sama, budaya, agama, satu rumpun, satu budaya,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan Indonesia siap memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil Malaysia sebagai Ketua ASEAN. Menurutnya, capaian tersebut merupakan terobosan penting untuk menjaga stabilitas kawasan.

“Terima kasih ini suatu breakthrough terobosan yang sangat penting. Kita ingin ASEAN selalu menyelesaikan konflik dengan damai, dengan konsultasi, musyawarah, negosiasi,” tegas Prabowo.

Prabowo juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Anwar melakukan mediasi terhadap konflik di kawasan. “Bapak berhasil dalam mediasi, berhasil mencapai gencatan senjata dalam konflik antara Thailand sama Kamboja. Ini suatu yang patut kita syukuri,” katanya.

Sementara itu, Anwar menyoroti pentingnya kerja sama negara-negara Asia Tenggara dalam menjaga keamanan regional. Menurutnya, stabilitas kawasan adalah tanggung jawab bersama.

“Sekarang ini dalam memonitoring keamanan ini, negara-negara ASEAN, khususnya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina, itu akan bertanggungjawab dalam memonitoring peace process ini,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, hubungan Indonesia dan Malaysia mengalami pasang surut karena sejumlah persoalan, mulai dari klaim budaya, persoalan perbatasan hingga persoalan pekerja migran Indonesia.

Menteri Pelindungan PMI (P2MI), Abdul Kadir Karding, bahkan mengakui praktik rekrutmen pekerja migran Indonesia masih jauh dari kata transparan. “Masih banyak pekerja dibebani biaya rekrutmen tinggi, padahal Indonesia dan Malaysia sudah menyepakati skema zero cost recruitment. Ketidakpatuhan ini justru memperpanjang rantai utang dan kerentanan mereka,” ujarnya, mengutip laman KP2MI, Selasa (29/7).

Selain itu, ia juga mendapati ada masalah masih rendahnya upah yang diterima PMI, bahkan di bawah ambang kebutuhan hidup layak (living wage) di negara bagian Sabah.