PPPK Ditempatkan Di Kopdes Merah Putih, Kemenpan Bilang Begini

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membuka opsi penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk membantu operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia. Sebanyak 500 ribu orang berpotensi diangkat sebagai PPPK.

Namun, Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Mohammad Averrouce mengatakan, Kemenpan RB belum mengetahui rencana PPPK untuk Koperasi Merah Putih.

“Tenaganya mau tenaga dari PPPK atau dari mana kita juga belum tahu,” katanya kepada Validnews di Gedung Kemenpan RB, Jumat (8/8).

Pria yang juga menjabat Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB tersebut memastikan belum ada pembicaraan apapun mengenai hal itu.

“Belum diputuskan apa dia mau dari mana. Kita juga nggak tahu apakah itu jadinya mau PPPK atau bukan. Karena kita belum tahu kebijakannya. Akhirnya seperti apa keputusannya,” jelasnya.

Karenanya, pernyataan Zulhas yang menyebut ada sekitar 500 ribu orang yang berpotensi diangkat sebagai pegawai pemerintah berstatus kontrak belum bisa Averrouce pastikan.

“Kita belum dapat update tuh. Kalau misalnya, kalau mekanisme seperti itu kan kita perlu persiapkan. Belum tahu update di sana, butuh berapa, butuh berapa. Kan perlu diperhitungkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Kemenpan RB sendiri dipastikannya akan memberikan masukan terkait kebutuhan sumber daya manusia (SDM) Koperasi Merah Putih. Kalau nantinya diputuskan akan membutuhkan tenaga PPPK untuk mengakselerasi Koperasi Merah Putih, maka Kemenpan RB siap memenuhinya.

“Kalau SDM-nya perlu dari PPPK atau dari umum kan nanti diatur dulu. Kita kan nggak bisa putuskan,” jelasnya.

Sebelumnya, Zulhas mengimbau kepala daerah yang mengajukan formasi PPPK agar menempatkan dua hingga tiga orang di setiap Kopdes Merah Putih. Menurutnya, ada sekitar 500 ribu orang yang berpotensi diangkat sebagai pegawai pemerintah berstatus kontrak.

“Kalau ada 1.000 kopdes berarti perlu 2.000 PPPK,” ujarnya, Sabtu (2/8), dikutip dari Antara.

Untuk diketahui, pemerintah baru-baru ini sudah meluncurkan sebanyak 80.081 Koperasi Merah Putih.