Polri Pindahkan 1.667 Personel Ke IKN Tahun Ini

JAKARTA - Polri  menyatakan siap untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap satu pada 2024. Total ada 1.667 personel yang akan dipindah ke IKN tahun ini. 

Hal ini diungkapkan Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Agus Andrianto dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI, Selasa (11/6).

Jenderal bintang tiga ini menyampaikan, personel Polri yang pindah terdiri dari 700 personel kepolisian yang akan bertugas di kantor pusat, lalu 967 pegawai kepolisian yang akan menjalankan sistem, sarana dan prasarana. 

Agus menyampaikan, Polri tengah menyiapkan kantor pusat Polri di IKN yang akan diisi oleh para pejabat utama dan staf.

“Kantor pusat ini sudah tayang lelang, di mana akan diisi oleh PJU (Pejabat Utama) dan staf yang akan berkantor bersama presiden di kawasan inti pusat pemerintahan,” kata Agus. 

Selain itu, Polri akan menyiapkan kantor Polrestabes dan Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Polri juga akan mendirikan empat kantor polsek di IKN.

Agus juga mengatakan, Polri juga telah menyiapkan command center Polri yang mengintegrasikan security support dan aplikasi smart security, smart center yang berlokasi di Polrestabes IKN. 

“Pengendalian dilaksanakan oleh personel gabungan Mabes Polri tingkat nasional dan Polda Kaltim, tingkat regional dan Polrestabes IKN ibu kota,” tambah Agus. 

Untuk hal ini, Polri membutuhkan anggaran sebesar RP43,83 miliar. Anggaran tersebut untuk memenuhi sarana prasarana 700 personel yang bekerja di kantor pusat Polri. Nilainya mencapai Rp25,07 miliar. Sementara sarana prasarana untuk 967 personel pada Polsek tipe C, B dan command center sebesar Rp24,73 miliar. 

Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan alutsista untuk IKN terus dimatangkan. Dia memastikan, Asrena Polri hingga saat ini terus melakukan pengecekan dan pendataan untuk kebutuhan di IKN.

"Tentunya memiliki konsep yang berbeda dengan wilayah lain, karena memang menjadi salah satu wilayah yang memiliki konsep hutan kota. Kami harus menyesuaikan konsep tersebut menjadi wilayah yang menggunakan teknologi yang mungkin berbeda,” kata Kapolri.