Selamat

Rabu, 12 Mei 2021

HUKUM

03 Mei 2021|16:29 WIB

Polri Evaluasi Satgas Nemangkawi

Tugas operasi tahap pertama berakhir 1 Juni 2021. Evaluasi pengaruhi pola pengejaran MIT

Penulis: James Fernando Simanulang,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageAnggota TNI-Polri dalam Satgas Nemangkawi. ANTARANews Papua/HO-Satgas Ops Nemangkawi

JAKARTA – Asisten Operasional Kapolri, Inspektur Jenderal (Irjen) Imam Sugianto mengatakan akan mengevaluasi Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi terkait pengejaran Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Evaluasi ini merespons pelabelan KKB sebagai kelompok teroris dan bisa saja memengaruhi langkah pengejaran selanjutnya.

"Jadi, dievaluasi dilakukan untuk efiktivitasnya pengerjaannya," kata Imam saat dikonfirmasi wartawan, Senin (3/5).

Kendati demikian, Imam menyebut, pengubahan strategi ini menunggu petunjuk Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, Satgas Nemangkawi sendiri direncanakan akan memulai strategi baru pada saat perpanjangan masa kerja. Di mana, masa kerjanya diketahui berakhir pada 1 Juni 2021.

"Penambahan personel dan perubahan pola pengejaran sedang on going karena waktu operasi tahap 1 selesai Juni nanti," tambah Imam.

Saat ini, Imam bilang, TNI-Polri akan meningkatkan patroli pengamanan di wilayah Papua. Hal itu guna menjaga masyarakat dan memberikan rasa ketenangan.

Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono mengimbau, masyarakat Papua untuk tak takut dengan ancaman KKB yang saat ini dicap sebagai kelompok teroris. 

"Jadi, masyarakat di Papua tak perlu khawatir dengan keberadaan KKB," kata Argo.

Argo memastikan, TNI-Polri yang bertugas di Papua akan menjamin keamanan masyarakat setempat dari serangan KKB di sana. Pengamanan itu akan dilakukan secara merata tanpa membedakan identitas ataupun asal daerah masyarakat yang menetap di Papua. 

Sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengancam akan memberi serangan kepada warga sipil, termasuk masyarakat yang berasal dari Pulau Jawa yang tinggal di sana. 

OPM mengecam penetapan status teroris yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pekan lalu. Mahfud mengacu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk menggolongkan gerakan tersebut ke kelompok teroris.

Atas ketetapan tersebut, OPM malah menyatakan justru aparat militer Indonesia yang selama ini menyerang warga sipil.

Polri pun berencana mengirimkan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri untuk membantu operasi penanganan KKB yang berlangsung di Papua. Selama ini, penanganan OPM dilakukan oleh Satgas Nemangkawi. 

"Densus 88 akan siap membantu satuan tugas operasi Nemangkawi yang saat ini sudah bertugas di dalam rangka memburu KKB di Papua. Saat ini, masih menunggu perintah dari Kapolri," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Komisaris Besar (Kombes) Ahmad Ramadhan, Jakarta, Jumat (30/4).

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA